MAKASSAR I SUARAHAM — Sejumlah nama yang disebut sebagai pegawai PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi muncul dalam proses pemesanan tiket yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial D.
Munculnya nama pegawai perusahaan tersebut bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.
Pasalnya, nama-nama tersebut disebut digunakan dalam rangkaian pemesanan tiket yang diklaim berkaitan dengan kebutuhan perjalanan.
Kini muncul pertanyaan serius: apakah para pegawai Pertamina tersebut benar mengetahui pemesanan itu, atau nama mereka hanya dicantumkan oleh pihak lain?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban resmi dari Pertamina.
Pegawai Pertamina atau Sekadar Nama?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, D dalam proses pemesanan membawa sejumlah nama yang diklaim sebagai pegawai PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Namun, belum ada penjelasan resmi apakah para pegawai tersebut memang melakukan pemesanan, memberikan mandat kepada D, atau mengetahui penggunaan nama mereka.
Jika benar mereka terlibat, Pertamina perlu menjelaskan dalam kapasitas apa para pegawai tersebut terlibat.
Jika tidak, pertanyaan yang lebih serius justru muncul:
Bagaimana nama pegawai Pertamina bisa digunakan dalam sebuah proses transaksi tanpa sepengetahuan atau kewenangan mereka?
Jangan Sampai Nama Pertamina Dijadikan “Tiket Masuk”
Penggunaan nama pegawai sebuah perusahaan besar dalam transaksi bukan perkara administratif biasa.
Nama pegawai dapat memberikan kesan bahwa suatu pemesanan memiliki hubungan dengan institusi tempat mereka bekerja.
Karena itu, jika nama pegawai Pertamina digunakan untuk melakukan pemesanan, perlu dipastikan apakah tindakan tersebut memang memiliki dasar dan kewenangan resmi.
Jangan sampai nama pegawai Pertamina justru dijadikan “tiket masuk” untuk memuluskan sebuah transaksi yang tidak memiliki hubungan resmi dengan perusahaan.
Dalih Finance Pertamina Juga Harus Dibuktikan
Sorotan semakin mengarah ke internal Pertamina setelah muncul informasi bahwa proses pembayaran disebut-sebut berkaitan dengan bagian Finance.
Klaim tersebut harus diuji.
Apakah benar ada proses administrasi di internal Pertamina?
Apakah ada pengajuan pembayaran?
Apakah ada dokumen perjalanan dinas?
Apakah nama-nama pegawai tersebut tercatat dalam sistem perusahaan?
Dan siapa pejabat yang memberikan persetujuan?
Jika benar seluruh proses tersebut merupakan kegiatan resmi perusahaan, Pertamina tentu memiliki mekanisme untuk menjelaskannya.
Namun apabila tidak ada pencatatan maupun proses resmi, maka informasi yang mengaitkan transaksi tersebut dengan Finance Pertamina perlu diluruskan.
Pertamina Harus Buka Status Nama-Nama Tersebut
Pertamina perlu memastikan secara jelas:
Siapa pegawai yang disebut?
Apakah mereka benar pegawai Pertamina?
Apakah mereka mengetahui pemesanan tersebut?
Apakah mereka memberikan kuasa kepada D?
Apakah tiket tersebut benar untuk perjalanan dinas?
Apakah transaksi tersebut tercatat dalam sistem perusahaan?
Dan apakah ada keterlibatan bagian Finance Pertamina?
Rangkaian pertanyaan tersebut penting untuk menjawab apakah persoalan ini merupakan proses resmi perusahaan atau penggunaan nama pegawai Pertamina oleh pihak lain.
Pertamina Ditunggu Jawabannya
Kini bola berada di pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Apakah nama-nama tersebut benar pegawai Pertamina?
Apakah mereka mengetahui proses pemesanan?
Apakah ada surat tugas atau perjalanan dinas?
Apakah ada proses administrasi Finance?
Dan yang paling penting, siapa yang memberikan kewenangan kepada D untuk membawa nama-nama tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai isu.
Jika semuanya resmi, buka dan jelaskan mekanismenya.
Jika tidak resmi, jelaskan siapa yang menggunakan nama pegawai dan atas dasar apa.
Meski sudah di datangi dan menunggu di kantornya beberapa hari yang lalu untuk melakukan konfirmasi resmi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengenai keterlibatan pegawai yang namanya disebut namun masih tetap nihil dan tak ada satupun karyawan yang dapat memberikan klarifikasi.
