MAKASSAR I SUARAHAM — Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Sentral Bulukumba kembali menjadi sorotan. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan kembali turun ke jalan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengambil langkah lebih tegas melalui supervisi terhadap penanganan perkara tersebut.
Aksi dipusatkan di depan Kantor Kejati Sulsel. Massa mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan dugaan perkara yang berkaitan dengan proyek bernilai anggaran negara tersebut. Mereka menilai publik berhak memperoleh kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Desakan tidak hanya disampaikan melalui aksi demonstrasi. Massa juga memasang spanduk di kawasan Fly Over sebagai bentuk kritik terhadap proses penegakan hukum. Salah satu pesan yang terpampang cukup keras, yakni “DESAK KEJAGUNG COPOT KAJARI BULUKUMBA.”
Jenderal Lapangan aksi, Chandra, menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan Pasar Sentral Bulukumba berhenti pada proses yang tidak jelas ujungnya. Menurut dia, ketika proyek menggunakan uang negara dan muncul dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai langkah penanganannya.
“Kami datang untuk mendesak Kejati Sulsel agar tidak diam. Dugaan kasus Pasar Sentral Bulukumba harus dibuka secara terang dan ditangani secara profesional. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian hukum,” tegas Chandra.
Sorotan massa juga diarahkan kepada tiga konsultan pengawas yang berkaitan dengan proyek Pasar Sentral Bulukumba. Aliansi meminta ketiganya diperiksa untuk mengungkap bagaimana fungsi pengawasan proyek dijalankan, termasuk apakah terdapat dugaan kelalaian, pembiaran atau persoalan lain dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurut massa, pemeriksaan terhadap konsultan pengawas menjadi penting karena pengawasan merupakan bagian krusial dalam memastikan pekerjaan proyek berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume dan ketentuan penggunaan anggaran.
Tak berhenti di situ, Aliansi juga mendesak BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Pasar Sentral Bulukumba. Audit dinilai diperlukan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan antara anggaran, kontrak, realisasi pekerjaan dan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kami juga mendesak BPK melakukan audit menyeluruh. Jangan hanya melihat dari sisi administrasi, tetapi seluruh proses penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek harus diperiksa secara komprehensif,” ujar Chandra.
Aliansi menilai supervisi Kejati Sulsel menjadi penting untuk memastikan penanganan dugaan perkara tidak berjalan tanpa pengawasan. Mereka meminta proses hukum dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan sekadar berhenti pada pemeriksaan administratif.
Massa bahkan membawa tuntutan yang lebih keras dengan mendesak Kejaksaan Agung RI mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Bulukumba. Tuntutan pencopotan Kajari Bulukumba disampaikan apabila hasil evaluasi dan pemeriksaan internal menemukan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.
Menanggapi aksi tersebut, Kasipenkum Kejati Sulsel menyampaikan bahwa aspirasi massa akan diteruskan kepada pimpinan untuk menjadi bahan perhatian dan evaluasi. Kejati Sulsel juga menyatakan akan memantau perkembangan penanganan perkara sesuai proses dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sikap tersebut menjadi jawaban awal atas desakan massa yang meminta Kejati Sulsel tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi memastikan ada langkah konkret dalam mengawasi penanganan dugaan perkara Pasar Sentral Bulukumba.
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Selatan menyampaikan lima tuntutan utama: mendesak Kejagung RI mengevaluasi dan mencopot Kajari Bulukumba apabila ditemukan dasar yang kuat; mendesak pemeriksaan terhadap tiga konsultan pengawas; mendesak BPK RI melakukan audit menyeluruh; mendesak Kejati Sulsel melakukan supervisi; serta meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan kepada publik.
Aliansi menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih dan menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek berdasarkan bukti yang ditemukan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Bagi kami, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan setiap dugaan penyimpangan harus diusut sampai terang,” tutup Chandra, Jenderal Lapangan aksi.
