BANTUL | SUARAHAM — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Bantul mulai memunculkan sorotan terkait efektivitas distribusi dan potensi pemborosan anggaran.
Informasi mengenai adanya porsi makanan yang tidak diambil siswa disebut terjadi di beberapa sekolah, meskipun pengiriman makanan tetap berjalan sesuai data jumlah peserta didik yang terdaftar.
Salah satu contoh yang ramai diperbincangkan adalah kondisi di SD Sumuran, di mana sejumlah kotak makanan dilaporkan tidak diambil karena sebagian siswa memilih membawa bekal dari rumah atau sejak awal tidak mengikuti program tersebut.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antara kebijakan distribusi dari pemerintah pusat dengan kondisi nyata di lapangan.
Berdasarkan skema yang berlaku, sekolah penerima MBG memperoleh alokasi makanan sesuai jumlah siswa yang terdata, sehingga seluruh peserta didik tercatat sebagai penerima manfaat.
Namun, dalam praktiknya, terdapat kemungkinan adanya siswa yang secara permanen memilih tidak menerima makanan program. Jika kondisi tersebut tidak terdata secara akurat, maka potensi kelebihan distribusi dapat terjadi.
Kabupaten Bantul diketahui memiliki ratusan sekolah tingkat SD dan SMP. Apabila terdapat sejumlah siswa di setiap sekolah yang tidak mengambil jatah MBG secara tetap, maka jumlah makanan yang tidak termanfaatkan berpotensi mencapai ribuan porsi setiap hari.
Situasi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama menyangkut akurasi data penerima, efisiensi anggaran, serta mekanisme distribusi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bantul dikabarkan tengah menyiapkan pendataan untuk mengetahui jumlah siswa yang secara permanen tidak mengikuti program MBG.
Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), guna menyempurnakan tata kelola program ke depan.
Pengamat kebijakan publik menilai, program berskala nasional seperti MBG memerlukan pembaruan data secara berkala agar distribusi dapat menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, tujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik tetap tercapai tanpa menimbulkan potensi pemborosan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak penyelenggara program terkait jumlah pasti porsi makanan yang tidak terserap maupun langkah teknis yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.
Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, evaluasi distribusi dan akurasi data penerima dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
