MAKASSAR | SUARAHAM — Maraknya aksi penyerangan yang diduga melibatkan kelompok atau geng motor di wilayah hukum Polsek Makassar memicu sorotan terhadap efektivitas pengamanan dan langkah pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian.
Ketua Gempak HAM, Emil Salim, meminta jajaran Polsek Makassar tidak menganggap rangkaian aksi tersebut sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, berulangnya gangguan keamanan harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pola patroli, pemetaan wilayah rawan, hingga kecepatan aparat merespons laporan masyarakat.
Emil menilai masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan penanganan setelah aksi penyerangan terjadi. Aparat, kata dia, harus mampu membaca potensi gangguan sejak dini dan mengambil langkah pencegahan sebelum aksi kembali menimbulkan korban maupun keresahan.
“Maraknya aksi penyerangan di wilayah hukum Polsek Makassar menjadi tanda bahwa perlu ada evaluasi serius terhadap pola pengamanan di lapangan,” ujar Emil Salim.
Sorotan tersebut terutama diarahkan kepada Kapolsek Makassar bersama Kanit Reskrim agar menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam menghadapi aksi kekerasan jalanan yang meresahkan masyarakat.
Menurut Emil, keberadaan kelompok yang melakukan penyerangan secara berulang tidak boleh hanya dijawab dengan penindakan sesaat. Penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan strategi pencegahan dan pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan.
Ia juga mendesak polisi membuka secara terang perkembangan penanganan setiap laporan penyerangan, termasuk apakah telah dilakukan penyelidikan, identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, serta pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Jangan sampai masyarakat baru melihat polisi bergerak setelah kejadian. Yang dibutuhkan adalah pencegahan nyata, patroli yang terukur, dan penindakan terhadap pelaku berdasarkan hukum,” tegasnya.
Emil menilai rasa aman masyarakat merupakan salah satu ukuran penting dalam melihat efektivitas pemeliharaan kamtibmas. Karena itu, setiap laporan terkait aksi penyerangan harus mendapat perhatian serius dan tidak berhenti pada pencatatan laporan semata.
Ia juga meminta jajaran Polsek Makassar memperkuat patroli, terutama pada waktu dan lokasi yang berdasarkan data kepolisian maupun laporan warga memiliki potensi gangguan keamanan.
“Kalau aksi penyerangan terus terjadi, tentu masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana langkah pencegahan dan pemetaan kerawanan telah dilakukan,” katanya.
Menurutnya, polisi perlu memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara profesional, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengumpulan rekaman kamera pengawas bila tersedia, hingga identifikasi pihak yang diduga terlibat.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi aparat, melainkan mendorong agar persoalan keamanan di wilayah hukum Polsek Makassar mendapat perhatian lebih serius.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman. Setiap kejadian harus diusut secara profesional. Jika ada pelaku yang terbukti terlibat, proses sesuai ketentuan hukum. Pada saat yang sama, pencegahan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Emil.
Gempak HAM juga mendorong jajaran kepolisian untuk mengevaluasi efektivitas patroli dan respons terhadap laporan masyarakat. Evaluasi tersebut penting agar pola pengamanan tidak hanya bersifat reaktif setelah gangguan terjadi.
