BANYUMAS I SUARAHAM — Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah modern TPST BLE di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan peninjauan langsung terhadap model pengelolaan sampah yang disebut-sebut sebagai salah satu percontohan nasional berbasis zero waste dan ekonomi sirkular.
TPST BLE (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi) Banyumas selama ini dipromosikan sebagai solusi konkret atas persoalan sampah.
Fasilitas ini mampu mengolah ratusan ton sampah setiap hari, dengan pendekatan pemilahan sejak awal hingga pengolahan lanjutan yang menghasilkan produk bernilai ekonomi.
Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, perlu dicermati sejauh mana efektivitas sistem ini benar-benar berkelanjutan.
Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot untuk pakan ternak, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi paving block dan genteng plastik.
Sisa residu bahkan dimanfaatkan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif industri.
Secara kapasitas, TPST BLE berdiri di atas lahan 3,5 hektar dengan kemampuan menerima sekitar 160 ton sampah organik per hari dan menghasilkan sekitar 60 ton RDF.
Angka ini menunjukkan skala operasi yang besar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pasokan, kualitas hasil olahan, serta pasar dari produk turunan tersebut.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengklaim efisiensi signifikan, dengan biaya pengelolaan sampah yang ditekan dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp5 miliar per tahun.
Klaim ini menjadi poin penting yang menarik perhatian pemerintah pusat, meski transparansi perhitungan dan keberlanjutan efisiensi tersebut tetap perlu diuji dalam jangka panjang.
Data terbaru menunjukkan TPST BLE mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari atau 77,76% dari total timbulan sampah daerah yang mencapai 738,84 ton per hari.
Artinya, masih terdapat sekitar 164,32 ton sampah atau 22,24% yang belum tertangani sebuah angka yang cukup besar dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Keberhasilan ini juga ditopang oleh keterlibatan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa.
Partisipasi warga menjadi tulang punggung sistem ini, namun konsistensi keterlibatan publik seringkali menjadi tantangan dalam program berbasis komunitas di berbagai daerah.
Di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas, TPST BLE kini kerap dijadikan lokasi studi tiru.
Meski demikian, tidak semua daerah memiliki kondisi sosial, anggaran, dan infrastruktur yang sama, sehingga replikasi model ini membutuhkan adaptasi serius, bukan sekadar menyalin konsep.
Kunjungan Presiden diharapkan dapat memberi evaluasi langsung sekaligus dorongan kebijakan nasional.
