SUARAHAM – Penunjukan Kombes Pol. Feby Dapot P. Hutagalung sebagai Dirreskrimum baru di Polda Sulawesi Selatan kini langsung mendapat sorotan tajam publik. Jabatan baru itu dinilai menjadi ujian nyata: berani membongkar dugaan mafia BBM subsidi atau justru membiarkan praktik yang disebut-sebut telah lama berlangsung secara terang-terangan.
Gelombang tekanan masyarakat terus membesar terhadap Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dan Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Nasri Sulaeman agar segera membentuk tim khusus lintas wilayah untuk mengusut dugaan jaringan solar subsidi ilegal yang disebut beroperasi dari Bone, Wajo, Luwu hingga memasok ke kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Publik menilai dugaan praktik ini bukan lagi sekadar pelangsiran biasa, melainkan sudah menyerupai jaringan mafia BBM subsidi terorganisir yang diduga bergerak rapi, sistematis, dan seolah kebal hukum.
Informasi yang dihimpun media menyebut dugaan pengumpulan solar subsidi berlangsung di SPBU Lambombo Nomor 74.92703, Kabupaten Bone. Solar subsidi diduga dibeli menggunakan jeriken atau cergen dalam jumlah besar, lalu dipindahkan ke mobil tangki industri biru putih berkapasitas 16 kiloliter milik PT Bintang Terang Delapan Sembilan sebelum dikirim keluar daerah.
Nama H. Amid, warga Desa Wanuawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, ikut menjadi sorotan karena disebut menguasai mobil tangki tersebut. Kendaraan itu dikabarkan kerap terlihat standby di wilayah Kabupaten Wajo sebelum bergerak membawa muatan solar subsidi keluar Sulawesi Selatan.
“Ini bukan modus eceran lagi. Kalau sudah pakai mobil tangki industri dan distribusi lintas provinsi, ini sudah patut diduga mafia BBM subsidi skala besar,” tegas seorang warga.
Tak hanya itu, jaringan distribusi tersebut juga disebut menyeret nama seorang pria berinisial WSN atau Wisnu dari wilayah Luwu yang diduga menjadi penghubung distribusi menuju Morowali.
“Mereka kumpul solar dari Bone, dibawa ke Luwu lalu masuk ke Morowali. Itu yang masyarakat lihat selama ini,” ungkap sumber masyarakat.
Yang membuat publik semakin geram, aktivitas tersebut disebut berlangsung terang-terangan tanpa tindakan berarti dari aparat. Warga mempertanyakan bagaimana mungkin mobil tangki industri diduga mengangkut solar subsidi lintas daerah namun seolah bebas melintas tanpa hambatan.
“Kalau benar ini sudah lama berjalan tapi tidak tersentuh, publik berhak bertanya: siapa yang membekingi?” ujar warga dengan nada kesal.
Sorotan tajam juga mengarah pada pihak PT Bintang Terang Delapan Sembilan dan Muhammad Akram yang disebut belum memberikan klarifikasi resmi. Media mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi, namun hingga berita ini diterbitkan tidak ada jawaban. Bahkan nomor WhatsApp wartawan disebut diblokir usai meminta penjelasan terkait dugaan distribusi BBM subsidi tersebut.
Sikap bungkam itu justru dinilai semakin memperbesar kecurigaan publik.
“Kalau tidak ada masalah, kenapa harus memblokir wartawan saat dikonfirmasi?” kata warga.
Dalam komunikasi sebelumnya melalui WhatsApp, H. Amid disebut mengakui mobil tangki tersebut berada dalam kontraknya.
“Kebetulan saya yang kontrak, itu mobilku,” ujarnya dalam pesan WhatsApp.
Tak berhenti di situ, masyarakat juga mengungkap adanya dugaan penambahan armada baru berupa mobil tangki Nissan warna biru putih yang disebut sedang dipersiapkan secara diam-diam untuk memperkuat distribusi BBM subsidi ilegal tersebut.
“Katanya ada mobil baru lagi sementara dikerjakan dan dirahasiakan,” beber sumber masyarakat.
Kini publik mendesak Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Tengah agar tidak sekadar menunggu laporan formal, tetapi segera melakukan penggerebekan, audit distribusi BBM, pemeriksaan dokumen pengangkutan, hingga menelusuri dugaan keterlibatan oknum yang disebut membekingi aktivitas tersebut.
Warga menilai dugaan permainan solar subsidi ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menjadi bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan solar subsidi.
“Rakyat kecil antre berjam-jam demi solar subsidi, sementara diduga ada pihak yang mengangkutnya pakai mobil tangki industri untuk bisnis ilegal. Kalau ini benar dan dibiarkan, maka hukum benar-benar dipermalukan di depan publik,” tegas warga.
Publik kini menunggu apakah Dirreskrimum baru benar-benar berani membongkar dugaan jaringan mafia BBM subsidi tersebut hingga ke akar-akarnya atau justru kasus ini kembali tenggelam tanpa kejelasan seperti berbagai dugaan sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Bintang Terang Delapan Sembilan maupun aparat penegak hukum terkait dugaan distribusi solar subsidi ilegal tersebut.
