SIDRAP | SUARAHAM — Isu dugaan peredaran narkotika yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kian memanas. Kali ini, sorotan publik mengarah pada seorang pengusaha berinisial HJ yang namanya disebut-sebut dalam berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Meski hingga saat ini belum ada penetapan tersangka maupun pembuktian hukum terhadap HJ, mencuatnya nama tersebut memicu pertanyaan publik terkait sejauh mana aparat penegak hukum telah menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang.
Public Research Institut (PRI) bahkan menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polda Sulawesi Selatan. Mereka mendesak aparat membuka secara transparan hasil penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media dari seorang sumber berinisial AR, nama HJ disebut bukan sosok asing dalam berbagai perbincangan terkait kasus narkotika di wilayah Sidrap.
“Kalau dia sudah tidak asing lagi bagi anggota narkoba di lapangan, karena setiap ada anggotanya yang diamankan, namanya sering muncul,” ungkap sumber tersebut, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan tersebut tentu masih sebatas keterangan sumber dan belum dapat dijadikan alat bukti hukum. Namun, PRI menilai kemunculan nama yang sama secara berulang dalam berbagai informasi masyarakat seharusnya menjadi bahan pendalaman serius bagi aparat penegak hukum.
Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa kawasan usaha milik HJ disebut memiliki akses yang sangat terbatas bagi orang luar. Bahkan, menurut informasi yang beredar, terdapat banyak pihak yang memantau aktivitas di sekitar lokasi tersebut. Meski demikian, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Di tengah derasnya isu yang berkembang, Polres Sidrap melalui Kanit Satnarkoba, Ipda Azriel, membantah adanya dugaan setoran maupun keterlibatan sebagaimana yang ramai diperbincangkan.
“Kalau dia dari informasi yang saya dengar adalah tokoh masyarakat di tempat itu. Untuk terkait setoran itu tidak ada. Setahu saya dia pengusaha telur dan memiliki banyak kandang,” ujar Azriel saat dikonfirmasi.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak KBO Satnarkoba Polres Sidrap belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pertanyaan yang diajukan media.
Ketua PRI, Rahmatullah, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang akan digelar bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan menuntut keterbukaan dan keseriusan aparat dalam menjawab keresahan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak berjalan berdasarkan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun pengaruh seseorang. Jika memang tidak ada keterlibatan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika ada informasi yang perlu didalami, maka lakukan penyelidikan secara profesional dan transparan,” tegas Rahmatullah.
Menurut PRI, diamnya aparat terhadap isu yang terus berkembang justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang dianggap kebal hukum atau memperoleh perlakuan istimewa.
PRI mendesak Polda Sulsel turun tangan melakukan supervisi dan memastikan seluruh informasi yang berkembang ditindaklanjuti secara objektif, profesional, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Jangan sampai publik bertanya-tanya, mengapa nama yang terus disebut dalam berbagai informasi tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Transparansi adalah kunci untuk menghilangkan spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” pungkasnya.
Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat bukti hukum maupun pernyataan resmi yang menyatakan HJ terlibat dalam tindak pidana narkotika. Seluruh informasi yang beredar masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang sah dan berkeadilan.
