SAMARINDA | SUARAHAM — Gelombang polemik pasca Aksi 215 di Kalimantan Timur makin memanas setelah beredarnya video viral dari akun Instagram “Kaltim.flash” yang menuding gerakan demonstrasi rakyat itu sebagai aksi pesanan politik.
Namun tudingan tersebut justru dibantah keras oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang menilai narasi itu sebagai upaya sistematis menggiring opini dan membunuh legitimasi gerakan rakyat.
Humas Aliansi, Lukman Nil Hakim, membongkar fakta di balik foto pertemuan yang dijadikan bahan tudingan. Ia menunjukkan bahwa foto yang dipakai dalam video viral tersebut ternyata merupakan dokumentasi lama yang diambil pada 8 Desember 2025, jauh sebelum Aksi 215 digelar pada Mei 2026.
Menurut Lukman, penggunaan foto lama untuk membangun framing seolah-olah demonstrasi rakyat dikendalikan elite politik merupakan bentuk manipulasi opini yang berbahaya dan menyesatkan publik.
“Foto itu dipelintir seakan-akan ada konspirasi politik di balik aksi massa. Padahal itu dokumentasi lama kegiatan internal organisasi. Ini cara murahan untuk mendeligitimasi perjuangan masyarakat,” tegas Lukman, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi LSM JAGA Kaltim yang dipimpin Mugeni. Dalam struktur organisasi itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memang tercatat sebagai pembina sehingga kehadirannya dinilai wajar dan tidak ada kaitannya dengan agenda demonstrasi.
Namun Aliansi menilai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengangkat kembali dokumentasi lama untuk membangun kesan seolah gerakan rakyat telah “disetting” oleh elite politik daerah.
“Ini bukan kritik, tapi propaganda digital yang mencoba membelokkan substansi tuntutan rakyat. Isu utama aksi malah ditenggelamkan dengan fitnah dan penggiringan opini,” lanjut Lukman.
Aliansi juga membantah keras tudingan bahwa Aksi 215 digerakkan oleh kepentingan Wakil Gubernur Seno Aji maupun Wali Kota Samarinda Andi Harun. Mereka menegaskan demonstrasi tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan pemerintahan di Kalimantan Timur.
Dalam keterangannya, Lukman menegaskan seluruh orasi dan ledakan kemarahan massa di lapangan muncul secara spontan dari keresahan masyarakat sendiri, bukan skenario politik elite.
“Tidak ada titipan, tidak ada pesanan, tidak ada sutradara politik. Yang berbicara di jalanan adalah suara rakyat yang sudah muak dan kecewa,” katanya.
Aliansi bahkan menilai upaya mengaitkan gerakan rakyat dengan tokoh politik tertentu merupakan pola klasik untuk melemahkan solidaritas publik terhadap aksi demonstrasi.
Menurut mereka, komunikasi dengan berbagai tokoh daerah merupakan hal biasa dalam dinamika organisasi dan penyampaian aspirasi. Hal itu tidak bisa dijadikan dasar menuduh gerakan masyarakat sebagai alat politik pihak tertentu.
“Kalau setiap komunikasi dengan pejabat langsung dianggap konspirasi, maka demokrasi sudah kehilangan akal sehatnya,” sindir Lukman.
Di tengah derasnya serangan opini di media sosial, Aliansi meminta masyarakat Kalimantan Timur lebih kritis dalam menerima informasi viral yang belum tentu utuh dan benar. Mereka menilai potongan video, foto lama, serta narasi provokatif kini sering dipakai untuk mengaburkan isu utama dan memecah fokus perjuangan masyarakat.
Aliansi menegaskan bahwa Aksi 215 tetap berdiri sebagai gerakan rakyat independen yang lahir dari keresahan publik, bukan alat permainan elite politik sebagaimana dituduhkan dalam video viral tersebut.
