MAKASSAR | SUARAHAM — Gelombang keresahan akibat kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mulai menyeret persoalan distribusi energi ke ranah politik.
Gerakan Reformasi Alauddin Makassar (GERAM) menilai, situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh aktor politik tertentu untuk membangun opini negatif terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
GERAM mempertanyakan munculnya narasi yang seolah-olah menjadikan kelangkaan BBM di tingkat SPBU sebagai senjata politik untuk menyerang langsung figur Menteri ESDM.
Menurut GERAM, persoalan antrean dan ketersediaan BBM memang harus dibuka secara transparan. Namun, setiap pihak juga harus mampu membedakan antara persoalan kebijakan nasional, pengawasan distribusi, persoalan operasional di lapangan, hingga dugaan permainan pada rantai distribusi.
“Jangan sampai keresahan masyarakat akibat BBM justru dijadikan panggung untuk kepentingan politik tertentu. Kalau ada masalah distribusi, bongkar akar masalahnya. Jangan langsung diarahkan menjadi serangan terhadap figur tertentu,” tegas perwakilan GERAM di Makassar.
GERAM menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik tersebut semestinya berbasis data, bukan sekadar membangun persepsi bahwa seluruh persoalan BBM di daerah merupakan kesalahan satu figur.
Di sisi lain, GERAM juga meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak berlindung di balik alasan teknis apabila memang ditemukan persoalan serius dalam distribusi BBM.
Sebab, ketika antrean kendaraan terjadi berhari-hari, stok sulit diperoleh dan masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, maka persoalannya tidak lagi sekadar soal teknis di lapangan.
Kondisi tersebut harus dijawab dengan data: berapa pasokan yang dikirim, berapa kebutuhan riil setiap daerah, bagaimana pola distribusinya, apakah terjadi gangguan suplai, serta apakah terdapat penyimpangan atau permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
GERAM meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan regulator terkait membuka informasi tersebut secara terang kepada masyarakat.
“Kalau memang ada mafia atau penyimpangan distribusi, tangkap dan bongkar jaringannya. Kalau masalahnya murni pasokan, jelaskan datanya. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban ketidakjelasan,” ujarnya.
GERAM juga mengingatkan agar mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil tidak mudah terseret dalam konflik kepentingan politik yang mungkin muncul di tengah keresahan masyarakat.
Menurutnya, kepentingan masyarakat mendapatkan BBM harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun partai.
Namun demikian, GERAM menegaskan bahwa dugaan politisasi tersebut juga harus dibuktikan. Jangan sampai tudingan adanya upaya mendowngrade Bahlil dan Partai Golkar justru menjadi narasi baru tanpa basis data.
Karena itu, GERAM mendorong semua pihak membuka persoalan ini secara objektif. Pemerintah harus menjelaskan kondisi pasokan, Pertamina harus transparan mengenai distribusi, sementara aparat penegak hukum harus menindak apabila ditemukan dugaan penyelewengan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan perang opini politik, melainkan BBM yang tersedia, distribusi yang transparan, serta penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti bermain dalam rantai distribusi energi.
