JAKARTA | SUARAHAM — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan klaim berani bahwa negaranya menjadi satu-satunya di kawasan ASEAN yang belum menerapkan penjatahan bahan bakar di tengah krisis pasokan global.
Namun, di balik pernyataan tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah kebijakan ini benar-benar kuat, atau justru menyimpan bom waktu fiskal?
Dalam pernyataannya, Anwar menyebut sejumlah negara tetangga sudah lebih dulu melakukan pembatasan distribusi BBM, bahkan ada yang menutup ratusan SPBU akibat kekurangan pasokan.
Ia menegaskan Malaysia masih mampu bertahan dengan harga bensin RON95 sebesar RM1,99 per liter—angka yang ia klaim sebagai salah satu yang termurah di dunia.
“Negara lain sudah mencapai RM10,50 per liter, ada yang RM4 hingga RM6. Kita tetap RM1,99,” ujarnya, dikutip dari The Edge Malaysia, Sabtu (25/4/2026).
Namun klaim tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Pemerintah Malaysia disebut harus menggelontorkan subsidi dalam jumlah fantastis setiap bulan demi menahan harga tetap rendah.
Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran serius terkait ketahanan anggaran negara di tengah tekanan ekonomi global.
Lebih jauh, Anwar mengungkapkan bahwa strategi ini juga ditopang oleh hubungan geopolitik, termasuk kedekatan dengan Iran, yang memungkinkan kapal tanker Malaysia tetap melintasi Selat Hormuz—salah satu jalur energi paling sensitif di dunia.
Pernyataan ini sekaligus menyindir oposisi dalam negeri yang meragukan klaim tersebut. “Ini menunjukkan kurangnya kerendahan hati dalam mencari fakta,” tegasnya.
Namun di sisi lain, harga BBM yang terlalu murah justru memicu persoalan serius: penyelundupan lintas batas yang kian tak terkendali. Pemerintah mengakui miliaran ringgit berpotensi hilang akibat praktik ilegal ini.
“Bahan bakar kita terlalu murah, penyelundupan terlalu merajalela,” kata Anwar.
Situasi ini memaksa pemerintah mengambil langkah darurat dengan memperketat pengawasan perbatasan serta menambah personel aparat penegak hukum. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet terbaru, menandakan bahwa persoalan ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan.
Ironisnya, di tengah klaim ketahanan energi, Malaysia juga dihadapkan pada realitas bahwa stok dalam negeri belum sepenuhnya aman. Bahkan, permintaan dari Australia untuk pasokan diesel harus ditolak karena keterbatasan.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Anthony Albanese dalam pertemuan bilateral terbaru. Namun Anwar menegaskan Malaysia tidak memiliki surplus untuk diekspor.
Pernyataan ini secara tidak langsung membuka celah kontradiksi: di satu sisi pemerintah mengklaim stabilitas pasokan, namun di sisi lain mengakui keterbatasan cadangan.
Anwar pun meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi di media sosial dan lebih memahami dinamika ekonomi serta geopolitik global. Namun, di tengah tekanan subsidi, maraknya penyelundupan, dan ketergantungan pada faktor eksternal, publik kini dihadapkan pada pertanyaan mendasar:
Apakah harga murah ini benar-benar kekuatan, atau justru ilusi yang dibayar mahal oleh negara?
