SAMARINDA I SUARAHAM — Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud kembali menuai sorotan tajam. Kali ini kritik datang dari kalangan penyandang disabilitas dan pegiat sosial yang menilai kebijakan efisiensi anggaran justru menghantam kelompok paling rentan.
Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (FOPPADIS) menilai pemangkasan jumlah penerima Bantuan Sosial Terencana (BST) bagi penyandang disabilitas dari sebelumnya sekitar 6.000 penerima menjadi hanya sekitar 500 orang se-Kalimantan Timur merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan jauh dari rasa keadilan sosial.
Ironisnya, penerima bantuan kini disebut hanya difokuskan kepada kategori disabilitas berat, yakni mereka yang seluruh aktivitas sehari-harinya harus dibantu orang lain. Sementara ribuan penyandang disabilitas lainnya yang juga hidup dalam keterbatasan ekonomi terancam kehilangan akses bantuan sosial.
FOPPADIS menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi administrasi lebih diutamakan dibanding nilai kemanusiaan.
“Harapan pasien dan penyandang disabilitas tidak sesuai kenyataan. Pemerintah lebih sibuk memverifikasi data dibanding memikirkan nasib manusia yang membutuhkan pertolongan,” ungkap perwakilan FOPPADIS.
Kritik juga diarahkan terhadap dugaan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas penderita kanker payudara yang hingga kini disebut belum mendapatkan penanganan memadai.
Beberapa hari lalu, pihak FOPPADIS mengaku telah bertemu dengan staf Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kepala Bagian Fakir Miskin yang disebut bernama Panda.
Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa Dinas Sosial telah mengusulkan tambahan kuota sebanyak 2.000 penerima BST. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah usulan tersebut disetujui oleh gubernur atau tidak.
“Kami meminta kuota 6.000 penyandang disabilitas jangan dihilangkan begitu saja. Jangan sampai alasan efisiensi anggaran justru menjadikan kaum disabilitas sebagai korban utama,” tegas mereka.
FOPPADIS juga menyoroti berbagai pos anggaran lain di lingkungan Pemprov Kaltim yang dinilai tetap berjalan besar di tengah pemangkasan bantuan sosial.
Mereka mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah, mulai dari belanja rumah tangga pejabat, honor tim ahli gubernur yang disebut mencapai puluhan juta rupiah per bulan, hingga biaya penyusunan pidato.
“Kalau benar efisiensi, kenapa bantuan rakyat kecil yang dipotong? Sementara anggaran lain yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat justru tetap besar,” kritik mereka.
Tak hanya BST, penghapusan kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 49.720 warga juga menjadi perhatian serius. FOPPADIS khawatir banyak penyandang disabilitas ikut terdampak karena pencoretan data dilakukan tanpa koordinasi maksimal dengan Dinas Sosial yang selama ini memegang data kelompok rentan.
“Seharusnya Pemprov terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Data penyandang disabilitas lengkap ada di sana. Jangan sampai masyarakat sakit dan disabilitas malah kehilangan akses kesehatan,” lanjutnya.
Gelombang kritik ini memperlihatkan semakin kuatnya tekanan publik terhadap kebijakan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah slogan keberpihakan kepada rakyat, kelompok disabilitas justru merasa mulai ditinggalkan.
