MAKASSAR I SUARAHAM – Pergantian jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kembali memantik sorotan publik.
Pasalnya, pejabat yang belum genap dua bulan menjabat itu justru dikenal agresif melakukan penindakan terhadap dugaan mafia BBM solar subsidi hingga aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026 yang mengatur rotasi sejumlah pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, mulai dari Wakapolda, Dirkrimsus hingga Dirkrimum.
Namun alih-alih dianggap sebagai rotasi biasa, pergantian Dirreskrimsus justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Banyak pihak menilai mutasi terhadap Andri Ananta Yudhistira berlangsung terlalu cepat, di tengah gencarnya penindakan terhadap dugaan praktik ilegal yang selama ini disebut-sebut sulit tersentuh hukum.
Selama menjabat, Andri disebut aktif memburu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar serta aktivitas tambang ilegal yang diduga merugikan negara dan masyarakat.
Sejumlah mobil tangki pengangkut BBM yang diduga ilegal bahkan sempat diamankan aparat sebagai barang bukti dalam operasi Ditreskrimsus.
Tak hanya itu, aktivitas tambang galian C tanpa izin di beberapa daerah juga ikut menjadi sasaran penindakan.
Langkah tersebut dinilai mulai membuat para pelaku usaha ilegal dan pihak-pihak yang diduga bermain di belakang distribusi BBM subsidi merasa tertekan.
Ketua PUKAT Sulsel, Farid Mamma, menilai wajar jika publik kemudian mempertanyakan alasan pergantian pejabat yang dinilai sedang “panas-panasnya” memberantas mafia.
“Baru dua bulan menjabat tetapi sudah banyak melakukan penindakan terhadap mafia BBM solar subsidi dan tambang ilegal. Maka muncul pertanyaan publik, kenapa cepat dimutasi? Ada apa?” tegas Farid.
Menurutnya, ketegasan aparat dalam melakukan penindakan selama ini telah menimbulkan efek takut bagi pihak-pihak yang selama ini diduga leluasa bermain dalam distribusi BBM subsidi maupun aktivitas tambang tanpa izin.
“Ketika penindakan berjalan masif, masyarakat tentu berharap itu dilanjutkan. Jangan sampai setelah pergantian pejabat, mafia kembali merasa aman,” ujarnya
Farid juga menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian bahwa penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal tidak berhenti hanya karena pergantian jabatan.
“Publik ingin melihat komitmen institusi. Jangan sampai rotasi ini justru dibaca sebagai sinyal melemahnya pemberantasan mafia BBM dan tambang ilegal di Sulsel,” pungkasnya.
