BONE I SUARAHAM – Kegiatan Disdik Run Bone 2026 yang digelar pada 3 Mei lalu tak berhenti di garis finis.
Sehari setelah pelaksanaan, justru muncul babak baru yang lebih serius: polemik pertanggungjawaban anggaran.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkasa resmi melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Senin (4/5/2026).
Surat bernomor 001/Lp.LSM.PRKS/05/2026 itu menuntut klarifikasi terbuka atas sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan.
Langkah tersebut tidak berdiri sendiri. Somasi turut ditembuskan ke Inspektorat dan DPRD Kabupaten Bone, menandai eskalasi dari sekadar kritik publik menjadi potensi pengawasan resmi lintas institusi.
Isu utama yang disorot berkutat pada transparansi anggaran. LSM Perkasa mempertanyakan sumber dana kegiatan.
Bahkan mekanisme pengelolaan, hingga dugaan adanya pungutan yang disebut-sebut berkaitan dengan pelaksanaan event tersebut.
Hingga kini, penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan dinilai belum memadai.
Pelaksana tugas kepala dinas sebelumnya hanya menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Bagaimana proses penunjukan pihak ketiga tersebut?
Apakah melalui mekanisme yang sesuai aturan? Dan bagaimana skema distribusi serta pengawasan penggunaan dana?
Masuknya Inspektorat dan DPRD dalam tembusan somasi mempertegas bahwa persoalan ini berpotensi masuk ke ranah formal.
Inspektorat memiliki kewenangan audit, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
LSM Perkasa memberi batas waktu bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi terbuka.
Jika tidak ada respons yang transparan, mereka menyatakan siap membawa persoalan ini ke tahap berikutnya, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Situasi ini menjadi titik balik. Disdik Run yang semula dikemas sebagai kegiatan olahraga publik kini bertransformasi menjadi isu tata kelola dan akuntabilitas.
Sorotan pun bergeser. Bukan lagi soal jumlah peserta atau kemeriahan acara, melainkan pada jejak pengelolaan dana di baliknya.
