BULUNGAN I SUARAHAM — Ketegangan kembali mencuat di kawasan industri Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI), Bulungan, Kalimantan Utara.
Sekitar 100 warga menggelar aksi damai dengan menutup akses jalan poros utama yang menghubungkan kawasan pabrik aluminium dengan pelabuhan ekspor KIPI, Kamis (3/9/2026).
Aksi tersebut berlangsung sekitar tiga jam dan berdampak langsung terhadap mobilitas kendaraan di jalur utama kawasan industri.
Penutupan akses bukan tanpa alasan. Warga mengaku kembali turun ke jalan karena sejumlah persoalan yang sebelumnya telah disampaikan pada aksi 26 Agustus 2026 dinilai belum memperoleh penyelesaian maupun respons yang memadai dari pihak KIPI.
Tiga isu utama mencuat dalam aksi tersebut, yakni persoalan lahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan.
Dalam persoalan lahan, warga menyampaikan keberatan terkait dugaan perampasan atau penguasaan lahan serta tuntutan pembayaran lahan maupun ganti rugi yang mereka klaim belum diselesaikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena pembangunan kawasan industri berskala besar semestinya tidak hanya mengejar percepatan investasi dan produksi, tetapi juga memastikan hak masyarakat terdampak mendapatkan kepastian.
Selain lahan, warga turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Mereka meminta adanya perhatian terhadap masyarakat sekitar kawasan yang terdampak langsung oleh aktivitas industri, termasuk persoalan akses dan kesempatan kerja.
Isu lingkungan juga menjadi salah satu tuntutan. Warga dari wilayah sekitar kawasan menyatakan terdapat dampak aktivitas industri yang mereka rasakan dan meminta persoalan tersebut dibuka serta dibahas secara transparan.
Massa aksi berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Karang Tigau, Mangkupadi, Kampung Baru, Tanah Kuning, dan Binai.
Warga menilai persoalan yang mereka sampaikan tidak boleh berhenti pada pertemuan atau penyampaian aspirasi semata. Mereka menginginkan adanya langkah konkret dan kepastian penyelesaian.
Dalam aksi tersebut, warga mendapat pendampingan dari DPP Persatuan Pemuda Adat Daerah Kalimantan Utara (PERSADAKU), yang diketuai Marfi, dengan Suhamdi sebagai koordinator lapangan.
Setelah sekitar tiga jam melakukan penutupan akses, massa akhirnya membuka kembali jalan setelah mendapat permintaan dari pihak keamanan.
Pihak keamanan disebut akan berupaya menghadirkan pihak KIPI dalam pertemuan bersama masyarakat terdampak guna membahas persoalan yang menjadi tuntutan warga.
Pembukaan akses itu menjadi langkah sementara untuk membuka ruang dialog. Namun, warga memberikan sinyal bahwa persoalan tersebut belum selesai.
Massa bahkan menyatakan siap kembali melakukan aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tidak ada respons konkret dari pihak KIPI terhadap tuntutan mereka, khususnya terkait pembayaran lahan atau ganti rugi.
Situasi ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah mulai beroperasinya fasilitas produksi aluminium di kawasan KIPI.
Aktivitas produksi dan ekspor melalui pelabuhan di dalam kawasan menunjukkan bahwa kegiatan industri di wilayah tersebut terus bergerak.
Namun, di sisi lain, masih muncul aspirasi dari masyarakat sekitar yang menuntut penyelesaian persoalan yang mereka klaim berkaitan langsung dengan keberadaan kawasan industri.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: sejauh mana masyarakat terdampak telah dilibatkan dan memperoleh penyelesaian atas persoalan yang mereka sampaikan?
Warga berharap pihak KIPI tidak hanya membuka ruang komunikasi setelah terjadi aksi, tetapi memberikan mekanisme dialog yang jelas, terbuka, dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan lahan, tenaga kerja, dan lingkungan dinilai perlu dibahas secara transparan dengan melibatkan masyarakat terdampak dan pihak-pihak terkait.
