OPINI I SUARAHAM — Ada sesuatu yang semakin mengganggu dalam cara kekuasaan mempertontonkan dirinya di hadapan publik: kemiskinan rakyat perlahan berubah menjadi panggung pencitraan.
Warga miskin didatangi. Rumah mereka direkam. Kondisi kehidupan mereka diperlihatkan. Penderitaan mereka dipublikasikan. Setelah itu, bantuan diberikan dan dikemas dalam narasi tentang kepedulian pemerintah.
Kamera terkadang tiba lebih cepat daripada solusi. Persoalan belum selesai, tetapi dokumentasi sudah beredar di ruang publik.
Di sinilah pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah rakyat miskin sedang benar-benar dibantu, atau penderitaan mereka sedang dijadikan bahan untuk membangun citra kekuasaan?
Tidak ada yang salah dengan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, membantu dan melindungi warga miskin merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika setiap bantuan harus selalu disertai kamera, wajah penerima bantuan dipertontonkan, kondisi rumah mereka diekspos, dan penderitaan warga dijadikan materi komunikasi politik.
Jika kemiskinan terus-menerus diproduksi sebagai tontonan untuk memperoleh simpati publik, maka kita berhadapan dengan persoalan yang lebih serius daripada sekadar strategi komunikasi pemerintah.
Kita sedang berhadapan dengan komodifikasi kemiskinan.
Kemiskinan akhirnya memiliki nilai jual secara simbolik.
Semakin kumuh rumah yang ditampilkan, semakin dramatis kisah yang dibangun. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin kuat pula efek emosional yang dapat dihasilkan sebuah konten.
Rumah hampir roboh, anak-anak dengan keterbatasan fasilitas, lansia yang hidup seorang diri, hingga keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dapat berubah menjadi visual yang sangat efektif untuk menghasilkan simpati publik.
Ironisnya, semakin menyedihkan kondisi rakyat yang dipertontonkan, semakin mudah pula pejabat tampil sebagai sosok penyelamat.
KETIKA PENDERITAAN MENJADI KONTEN
Fenomena semacam ini kerap dikaitkan dengan istilah poverty porn, yakni praktik mengeksploitasi penderitaan dan kemiskinan manusia untuk menghasilkan perhatian, simpati, atau keuntungan simbolik.
Dalam praktiknya, orang miskin tidak lagi sepenuhnya ditempatkan sebagai warga negara yang memiliki hak, melainkan sebagai objek visual.
Mereka menjadi latar bagi narasi keberhasilan pemerintah.
Pejabat menjadi subjek yang memberi. Rakyat miskin menjadi objek yang menerima.
Relasi semacam ini berbahaya apabila terus direproduksi karena secara perlahan membentuk persepsi bahwa bantuan merupakan kemurahan hati pribadi penguasa, bukan bagian dari kewajiban negara terhadap warga negara.
Padahal, rakyat bukan penerima belas kasihan penguasa. Rakyat adalah pemegang hak yang harus dilayani negara.
Jika seorang warga memperoleh bantuan, sementara pemerintah memperoleh popularitas, legitimasi, engagement, dan citra politik dari penderitaan warga tersebut, maka pertukaran yang terjadi patut dipertanyakan.
Rakyat mempertaruhkan privasi dan martabatnya.
Sementara kekuasaan mendapatkan modal simbolik.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kekuasaan simbolik bekerja dengan membentuk cara masyarakat melihat dan memahami realitas. Ketika pola tersebut terus berlangsung, pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang selalu memberi, sementara rakyat miskin ditempatkan sebagai pihak yang selalu menerima.
Pada akhirnya, masyarakat dapat terbiasa melihat kemiskinan bukan sebagai persoalan struktural yang harus diselesaikan, melainkan sebagai panggung untuk mempertontonkan kemurahan hati pemerintah.
JANGAN BIARKAN ALGORITMA MENGALAHKAN KEBIJAKAN
Masalah semakin rumit ketika logika media sosial dan algoritma ikut menentukan bagaimana pemerintah mengomunikasikan kebijakan.
Konten yang menyentuh emosi cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian. Penderitaan menjadi visual. Bantuan menjadi adegan. Pejabat menjadi pemeran utama.
Di tengah situasi tersebut, kita harus memastikan bahwa produksi konten tidak menggantikan kerja substantif pemerintah.
Jangan sampai pemerintah sangat aktif mendokumentasikan pembagian bantuan, tetapi minim menjelaskan bagaimana kemiskinan akan dikurangi secara sistematis.
Jangan sampai pemerintah begitu rajin memperlihatkan pemberian sembako, tetapi tidak cukup agresif membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal usaha, perlindungan sosial, dan sumber daya ekonomi.
Jangan sampai pemerintah begitu cepat mengunggah keberhasilan, tetapi lambat mengakui kegagalan kebijakan.
Kemiskinan tidak akan selesai hanya karena satu paket bantuan berpindah tangan.
Amartya Sen telah mengingatkan bahwa kemiskinan tidak semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga berkaitan dengan hilangnya kapabilitas manusia untuk menjalani kehidupan yang layak.
Artinya, pemberantasan kemiskinan harus berbicara tentang kemampuan seseorang memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, memiliki pekerjaan yang bermartabat, mengakses sumber daya, serta memiliki kesempatan menentukan masa depannya sendiri.
Karena itu, pemerintah tidak boleh puas hanya karena masyarakat mampu bertahan hidup.
Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan seberapa banyak bantuan yang dapat dipamerkan di depan kamera, tetapi seberapa banyak masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan dan mampu berdiri secara mandiri.
RAKYAT BUKAN OBJEK KAMERA
Pemerintah tentu berhak menyampaikan kepada publik berbagai program dan keberhasilannya. Transparansi juga penting.
Namun, transparansi tidak boleh berubah menjadi eksploitasi terhadap warga miskin.
Tidak semua penderitaan harus dipertontonkan.
Tidak semua penerima bantuan harus dijadikan konten.
Tidak semua kemiskinan harus dijadikan alat untuk membangun citra pejabat.
Rakyat miskin bukan objek kamera.
Rakyat miskin bukan komoditas politik.
Dan bantuan pemerintah bukanlah hadiah pribadi seorang pejabat.
Melayani rakyat adalah kewajiban pemerintah.
Karena itu, pemerintah seharusnya membangun sistem yang mampu menghapus akar kemiskinan, bukan sekadar memproduksi kemiskinan sebagai pertunjukan.
Jika pemerintah benar-benar ingin disebut berpihak kepada rakyat, maka ukurannya sederhana: bukan seberapa sering pejabat datang membawa bantuan dan kamera, tetapi seberapa serius negara membuat rakyat tidak lagi membutuhkan bantuan untuk sekadar bertahan hidup.
Kemiskinan seharusnya menjadi persoalan yang diselesaikan.
Bukan komoditas yang diperdagangkan demi popularitas kekuasaan.
Oleh: Magfira Khairunnis
Sekretaris Umum HPMM Kom. UNM Periode 2026–2027
