SUARAHAM I Jika Soekarno dikenal sebagai singa podium, maka HOS Tjokroaminoto adalah salah satu guru yang menempa keberanian, pemikiran, dan kemampuan orasinya.
Dari Tjokroaminoto, sejarah melahirkan generasi dengan jalan ideologi berbeda, tetapi sama-sama tumbuh dalam pergulatan pemikiran di rumah Peneleh, Surabaya.
Di antara nama-nama yang pernah bersentuhan dengan lingkungan intelektualnya terdapat Soekarno, Semaoen, Musso, dan Kartosuwiryo.
Rumah Tjokroaminoto bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang pertemuan gagasan, perdebatan ideologi, dan persemaian kesadaran politik yang ikut membentuk perjalanan bangsa.
Tjokroaminoto bukan hanya tokoh pergerakan. Ia adalah simbol keberanian melawan ketidakadilan kolonial, penggerak kesadaran rakyat, sekaligus sosok yang meletakkan fondasi penting bagi kebangkitan politik pribumi.
Warisan terbesarnya bukan semata nama besar, melainkan keberanian berpikir, kemampuan mengorganisasi rakyat, dan keyakinan bahwa bangsa yang merdeka harus memiliki martabat.
Bagi kami di Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), warisan tersebut bukan sekadar romantisme sejarah. Ia adalah amanah ideologis yang harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Sebagai bagian dari tradisi pergerakan yang tumbuh dari rahim Sarekat Islam, SEMMI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga semangat perjuangan itu agar tidak berhenti sebagai slogan dalam pidato dan seremoni organisasi.
Ada tiga prinsip yang patut terus dihidupkan dari semangat perjuangan Tjokroaminoto: Tauhid, Ilmu, dan Siasah. Ketiganya bukan sekadar rangkaian kata, melainkan fondasi etis bagi gerakan mahasiswa dan arah perjuangan menuju Indonesia yang berdaulat.
1. Tauhid: Politik Harus Berpihak kepada Rakyat, Bukan Kekuasaan
Bagi Tjokroaminoto, perjuangan politik tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan keyakinan. Tauhid semestinya melahirkan keberanian untuk menegakkan keadilan, menolak penindasan, serta membela mereka yang suaranya kerap diabaikan.
Karena itu, agama tidak boleh berhenti sebagai simbol seremonial di ruang kekuasaan. Nilai-nilai keagamaan harus hadir dalam kebijakan publik, keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan keberanian melawan segala bentuk ketidakadilan.
Pertanyaannya, apakah politik Indonesia hari ini masih menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama?
Ketika kekuasaan lebih banyak diperdebatkan dalam lingkaran elite, ketika nepotisme dan politik dinasti menjadi bahan kritik publik, serta ketika kepentingan kelompok berpotensi mengalahkan kepentingan umum, kita membutuhkan keberanian moral untuk mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah hak warisan keluarga.
Kekuasaan adalah amanah. Ia harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan diperlakukan sebagai instrumen untuk melanggengkan pengaruh segelintir orang.
Tjokroaminoto membangun Sarekat Islam dalam konteks perjuangan menghadapi kolonialisme dan ketimpangan ekonomi. Semangat itu relevan untuk menjawab tantangan masa kini: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok yang memiliki modal dan akses kekuasaan, sementara rakyat kecil harus menanggung beban ketimpangan?
Inilah ujian Tauhid dalam politik. Bukan sekadar seberapa lantang seseorang berbicara tentang moralitas, melainkan sejauh mana ia berani membela keadilan ketika kepentingan rakyat berbenturan dengan kepentingan penguasa.
2. Ilmu: Republik Tidak Boleh Tunduk kepada Kebisingan dan Pencitraan
Tjokroaminoto memahami bahwa perjuangan tidak cukup dilakukan dengan keberanian di jalanan. Perjuangan juga membutuhkan pengetahuan, tulisan, pendidikan, dan kemampuan membangun kesadaran masyarakat.
Ia terlibat dalam dunia pers dan pergerakan, menggunakan tulisan serta pidato sebagai sarana menyebarkan gagasan tentang martabat dan kemerdekaan. Baginya, kebangkitan rakyat membutuhkan pikiran yang merdeka.
Hari ini, tantangan tersebut hadir dalam bentuk yang berbeda. Ruang publik dipenuhi arus informasi yang bergerak cepat, polarisasi, propaganda, dan pertarungan narasi di media sosial. Kritik terkadang tenggelam di tengah kebisingan, sementara popularitas kerap dipersepsikan sebagai ukuran kualitas kepemimpinan.
Kampus pun harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik, perdebatan ilmiah, dan kritik terhadap kebijakan publik. Mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian menyampaikan pendapat hanya karena berbeda dengan kepentingan kekuasaan.
Jika kritik dibalas dengan intimidasi, jika perbedaan pandangan dianggap sebagai permusuhan, dan jika prestasi intelektual kalah oleh pencitraan, maka demokrasi sedang menghadapi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Indonesia tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu berpikir jernih, memahami persoalan, mendengar kritik, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan serta kepentingan publik.
Karena itu, PB SEMMI harus menghidupkan kembali gerakan literasi republik. Bukan hanya melalui seminar dan diskusi seremonial, tetapi lewat kajian kebijakan, penerbitan tulisan kritis, pendidikan politik, riset sosial, serta advokasi yang berpijak pada fakta.
Mahasiswa harus hadir sebagai produsen gagasan, bukan sekadar pengikut arus. Organisasi harus menjadi ruang pembentukan intelektual, bukan hanya tempat membangun jaringan kekuasaan.
Sebab, ketika nalar kritis dilemahkan, rakyat kehilangan salah satu alat terpenting untuk mengawasi kekuasaan.
3. Siasah: Kedaulatan Harus Diperjuangkan, Bukan Sekadar Diucapkan
Pelajaran penting dari Tjokroaminoto adalah bahwa politik merupakan ruang perjuangan untuk mengubah keadaan. Politik tidak semestinya direduksi menjadi perebutan jabatan, transaksi kepentingan, atau kedekatan dengan penguasa.
Siasah membutuhkan strategi, keberanian, kedisiplinan organisasi, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Ia juga menuntut integritas agar perjuangan tidak kehilangan arah ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan.
Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari pemberian cuma-cuma. Ia merupakan hasil panjang perjuangan, pengorbanan, konsolidasi gerakan, dan keberanian menentang ketidakadilan.
Namun, kemerdekaan politik tidak otomatis menjamin kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, maupun kemandirian budaya.
Kita masih menghadapi pekerjaan besar: memperkuat ekonomi rakyat, memperluas akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang layak, melindungi kelompok rentan, dan memastikan sumber daya nasional dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Di bidang politik, kualitas demokrasi harus terus dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang adil, serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Setiap gejala penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan harus diuji secara terbuka berdasarkan fakta dan hukum, bukan dilindungi oleh loyalitas kelompok.
Dalam konteks ini, Trisakti yang dirumuskan Soekarno—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—menjadi salah satu pijakan penting untuk mengukur arah pembangunan nasional.
Pertanyaannya sederhana: sejauh mana cita-cita tersebut telah diwujudkan dalam kehidupan rakyat?
Kritik terhadap ketergantungan ekonomi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan menguatnya politik kekerabatan harus dijawab dengan kebijakan yang konkret. Bukan dengan menutup ruang kritik, apalagi menganggap setiap suara berbeda sebagai ancaman.
Siasah yang berpihak kepada rakyat harus berani mengoreksi kekuasaan, tetapi juga wajib menawarkan jalan keluar. Perjuangan tidak cukup berhenti pada kecaman; ia harus menghadirkan gagasan, membangun kekuatan masyarakat, dan mendorong perubahan yang dapat diukur.
Kembali ke Peneleh: Saatnya Gerakan Mahasiswa Menemukan Arah
Tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, semestinya menjadi momentum untuk menguji kembali komitmen generasi muda terhadap masa depan Indonesia. Persatuan tidak cukup dirayakan melalui upacara dan slogan. Ia harus diwujudkan melalui keberanian menghadapi ketidakadilan, kecakapan membaca persoalan bangsa, dan kesediaan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Masa depan Indonesia yang bermartabat tidak hanya ditentukan oleh keputusan di istana. Ia juga dibentuk melalui ruang-ruang diskusi mahasiswa, kampus, masjid, komunitas masyarakat, ruang redaksi, dan berbagai tempat ketika anak muda belajar menyampaikan kebenaran dengan keberanian serta tanggung jawab.
Di sinilah PB SEMMI harus mengambil peran yang lebih substantif.
SEMMI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang hadir ketika momentum politik tiba. Ia harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang memiliki integritas, tradisi intelektual, keberanian moral, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.
Jangan sampai organisasi pergerakan hanya menjadi tangga menuju jabatan. Jangan sampai semangat perjuangan diwariskan dalam bentuk slogan, tetapi kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Kesetiaan terhadap warisan Tjokroaminoto bukan diukur dari seberapa sering namanya disebut dalam pidato. Kesetiaan itu dibuktikan melalui kualitas kader, keberanian menyampaikan kritik, keteguhan menjaga independensi, dan konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, setiap kader SEMMI harus kembali meneguhkan tiga prinsip perjuangan: Tauhid sebagai landasan moral, Ilmu sebagai kekuatan berpikir, dan Siasah sebagai strategi perubahan.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak pengekor kekuasaan. Indonesia membutuhkan generasi yang berani berpikir merdeka, bersikap mandiri, dan bertindak demi kepentingan rakyat.
Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan adalah amanah, bukan warisan. Dan sejarah tidak boleh dijadikan hiasan untuk menutupi pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan.
TAUHID • ILMU • SIASAH
Ali Mansur Monesa
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI Periode 2026–2029
