BALIKPAPAN | SUARAHAM — Sebanyak 320 kader dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti Pelatihan Kader Bela Negara Tingkat Pratama Tahun Anggaran 2026. Bukan sekadar pembinaan wawasan kebangsaan, kegiatan ini juga membedah sejumlah persoalan strategis yang dinilai menjadi tantangan serius bagi masa depan bangsa Indonesia.
Pelatihan yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Dodikjur Resimen Induk Daerah Militer VI/Mulawarman, Jalan Mulawarman Nomor 30, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Peserta berasal dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, hingga Penajam Paser Utara. Mereka terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta berbagai komunitas.
Sebelum mengikuti pembinaan, seluruh peserta menjalani verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan pada Senin (2/11/2026) di Aula Pendidikan Kejuruan Bela Negara Manggar, Balikpapan.
Enam Persoalan Bangsa Dibedah, Mabuk Digital Ikut Disorot
Salah satu materi utama disampaikan Kepala Pusat Bela Negara, Brigjen TNI Luhut Marpaung, S.I.P., M.Han. Ia menguraikan enam persoalan strategis yang masih menjadi pekerjaan besar bangsa Indonesia.
Keenam persoalan tersebut meliputi ketimpangan akses pendidikan, kemiskinan dan kesenjangan sosial, pengangguran, pembangunan yang belum merata, keamanan wilayah perbatasan, serta fenomena mabuk digital dan mabuk konten.
Persoalan mabuk digital menjadi perhatian khusus karena perkembangan teknologi informasi tidak selalu diikuti kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi.
Arus konten yang begitu deras, penyebaran informasi tanpa verifikasi, hingga kecenderungan masyarakat mudah terprovokasi menjadi tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya datang dari luar wilayah negara atau melalui kekuatan fisik, tetapi juga dapat muncul dari ruang digital dan kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, kader bela negara diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Lima Karakter Utama Jadi Fondasi Persatuan
Materi berikutnya disampaikan Kolonel Inf. Agusman Henri, S.I.P., M.H., M.I.P. Ia menekankan pentingnya membangun karakter kader melalui lima nilai utama, yakni religius, toleransi antarumat beragama, akomodatif dan inovatif, patriotisme dan heroisme, serta persatuan dan kesatuan.
Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.
Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bela negara tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan nasionalisme. Sikap menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, memiliki kepedulian sosial, dan mengutamakan kepentingan bangsa harus menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.
Dengan demikian, semangat patriotisme harus terlihat melalui tindakan nyata, bukan sebatas ucapan dalam kegiatan seremonial.
SDM hingga Kekayaan Alam Disebut sebagai Kekuatan Nasional
Sementara itu, Kolonel Inf. Rudy Sandy, S.Sos., M.M., M.A.B., memberikan pembekalan mengenai potensi sumber daya bangsa sebagai salah satu penopang ketahanan nasional.
Ia menjelaskan empat aspek penting, yakni sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana.
Kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menentukan kemampuan bangsa menghadapi tantangan masa depan. Pengetahuan, keterampilan, karakter, dan semangat pengabdian masyarakat merupakan modal penting bagi kemajuan negara.
Di sisi lain, kekayaan alam harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan teknologi, inovasi, serta ketersediaan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan bangsa menghadapi berbagai persoalan.
Materi tersebut menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan pertahanan militer, tetapi juga membutuhkan kualitas manusia, pengelolaan sumber daya, kemajuan teknologi, dan pemerataan pembangunan.
Kemhan RI Gandeng Kesbangpol Samarinda
Pelatihan Kader Bela Negara Tingkat Pratama TA 2026 diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, kedisiplinan, serta pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai warga negara.
Kegiatan ini sekaligus mempertemukan berbagai unsur masyarakat untuk membangun komunikasi lintas komunitas, mempererat persaudaraan, dan memperkuat semangat kebersamaan.
Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, dan komunitas menjadi gambaran bahwa menjaga ketahanan bangsa membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
320 Kader Dituntut Bawa Semangat Bela Negara ke Masyarakat
Dengan jumlah peserta mencapai 320 orang, pelatihan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pembekalan selama tiga hari.
Para kader diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh di lingkungan masing-masing, menjadi penggerak persatuan, menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian sosial, serta ikut menangkal berbagai ancaman yang dapat memecah belah masyarakat.
Sebab, bela negara bukan semata-mata urusan militer atau kesiapan menghadapi peperangan. Menjaga kerukunan, menaati hukum, menghormati perbedaan, menangkal berita bohong, membantu sesama, dan berkontribusi dalam pembangunan juga merupakan bentuk nyata pengabdian kepada negara.
Di tengah persoalan pendidikan, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, ancaman perbatasan, hingga persoalan di ruang digital, tantangan bela negara membutuhkan kesadaran dan tindakan konkret seluruh elemen masyarakat.
Pelatihan tersebut diharapkan melahirkan kader-kader yang bukan hanya memahami arti nasionalisme, tetapi juga mampu membuktikannya melalui tindakan nyata.
Menjaga Indonesia bukan hanya tugas aparat pertahanan dan keamanan. Persatuan, ketahanan sosial, serta keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.
