MAROS | SUARAHAM – Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin di Pesantren IMMIM Putra, Kabupaten Maros, kini tidak hanya menyoroti kebijakan pengeluaran seorang siswa, tetapi juga memunculkan kritik terhadap kinerja Wakil Direktur yang memperkenalkan diri sebagai Mursid.
Publik menilai Mursyid menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atas memburuknya komunikasi antara pesantren dan wali santri. Menurut berbagai sorotan yang berkembang, alih-alih menjadi penengah dalam mencari solusi, Mursyid dinilai justru memperkeruh persoalan sehingga polemik terus bergulir di ruang publik.
Sorotan tersebut mencuat setelah orang tua siswa mengaku telah mendatangi pihak pesantren untuk meminta penjelasan dan mencari penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, mereka menilai pertemuan dengan Mursid tidak menghasilkan jalan keluar sebagaimana yang diharapkan.
“Kami datang mencari penyelesaian, bukan mencari konflik. Tetapi yang kami rasakan justru tidak ada ruang dialog yang memberikan harapan bagi keluarga,” ujar orang tua siswa kepada SUARAHAM.
Publik menilai penjelasan yang disampaikan lebih banyak mengarah pada pembenaran terhadap keputusan pesantren dibanding membuka ruang musyawarah atau mempertimbangkan aspek pembinaan terhadap peserta didik.
Publik juga mempertanyakan dasar penerapan sanksi yang dinilai terlalu berat. Di sisi lain, beredar informasi adanya siswa lain yang diduga turut terlibat namun disebut menerima perlakuan berbeda. Informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Bagi publik, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan di lingkungan pendidikan pesantren.
Sorotan juga diarahkan pada minimnya upaya mediasi. Publik menilai komunikasi yang dibangun oleh pihak Wakil Direktur tidak mampu meredam persoalan, bahkan dinilai memperbesar ketidakpercayaan antara wali santri dan pihak pesantren.
Atas dasar itu, publik meminta Yayasan dan manajemen Pesantren IMMIM Putra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Mursid sebagai Wakil Direktur.
Mereka menilai pejabat yang membidangi pembinaan santri semestinya mengedepankan pendekatan edukatif, dialogis, dan berorientasi pada pembinaan, bukan hanya penegakan sanksi.
Apalagi sebelumnya dalam upaya memperoleh keterangan yang berimbang, Tim Investigasi yang terdiri dari unsur media dan LSM mendatangi kompleks Pesantren IMMIM Putra di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, untuk melakukan konfirmasi dan mediasi secara kekeluargaan kepada Ustaz Nur Ahmad Syahid yang disebut berkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
Sebelum mendatangi lokasi, tim menghubungi Ustaz Nur Ahmad Syahid melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan rencana kedatangan sekitar pukul 09.30 WITA. Setibanya di pesantren, tim mengisi buku tamu sebagai bagian dari prosedur kunjungan resmi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, saat berada di ruang tamu pesantren, tim justru ditemui oleh Wakil Direktur yang mengaku bernama Mursyid. Sebelum wawancara berlangsung, alih-alih mendapat resoon positif dan baik.
Seluruh anggota tim diminta memperlihatkan identitas masing-masing, sehungga proses konfirmasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sempat diwarnai perbedaan pendapat sehingga keterangan langsung dari Ustaz Nur Ahmad Syahid belum dapat diperoleh.
