MAKASSAR | SUARAHAM — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan Indonesia (GARIS Indonesia) melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih membutuhkan pembenahan serius.
Mulai dari ketimpangan pendidikan, ancaman terhadap ruang demokrasi, supremasi sipil, persoalan energi, perlindungan lingkungan hidup, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), seluruhnya menjadi catatan kritis yang diminta tidak sekadar dijawab dengan janji dan pencitraan kebijakan.
GARIS Indonesia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang digelontorkan, ataupun kemegahan narasi pembangunan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan rakyat dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.
Pendidikan: Hak Konstitusional Jangan Diabaikan
Di sektor pendidikan, GARIS Indonesia menyoroti ketimpangan akses, keterbatasan fasilitas sekolah, serta persoalan kesejahteraan guru yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah dituntut memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terhambat kondisi ekonomi maupun keterbatasan infrastruktur.
Pendidikan bukan sekadar program pembangunan, melainkan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945. Karena itu, pemerintah harus memastikan anggaran dan kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Demokrasi dan Supremasi Sipil: Pemerintah Jangan Antikritik
Pada sektor demokrasi, GARIS Indonesia mengingatkan bahwa kritik mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Perbedaan pendapat tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, apalagi menjadi alasan untuk mempersempit ruang kebebasan berekspresi.
Pemerintah juga didesak menjaga supremasi sipil, menjamin kebebasan berpendapat, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih. Kekuasaan, menurut GARIS Indonesia, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Energi: BBM, LPG Subsidi, dan Listrik Harus Terjamin
Di sektor energi, GARIS Indonesia mendesak pemerintah bersama Pertamina dan PLN memperkuat pengawasan distribusi serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Penyaluran BBM dan LPG bersubsidi harus tepat sasaran, sementara pasokan listrik wajib dijaga agar tidak mengganggu aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi. Setiap persoalan distribusi maupun gangguan layanan perlu ditangani secara transparan dan disertai langkah penyelesaian yang terukur.
Lingkungan Hidup: Jangan Tunggu Kerusakan Meluas
GARIS Indonesia turut menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan hidup melalui pengawasan yang konsisten, pencegahan kerusakan, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Pemerintah diminta tidak hanya bergerak setelah kerusakan terjadi, tetapi memperkuat upaya pencegahan serta memastikan setiap pihak yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Program MBG: Anggaran Besar Harus Sejalan dengan Kualitas
Sementara itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian GARIS Indonesia. Program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat tersebut dinilai perlu disertai pengawasan ketat agar pelaksanaannya benar-benar memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
GARIS Indonesia meminta evaluasi terbuka terhadap kualitas dan kandungan gizi makanan, keamanan pangan, ketepatan penerima manfaat, serta transparansi penggunaan anggaran. Pengawasan harus memastikan program berjalan sesuai standar dan setiap persoalan yang ditemukan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.
Jenderal Lapangan GARIS Indonesia, Irgi, menegaskan bahwa momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran seharusnya menjadi ruang evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perayaan politik atau pengulangan klaim keberhasilan pemerintah.
“Jangan sampai program pemerintah terlihat megah di atas kertas, tetapi rakyat masih berhadapan dengan persoalan mendasar di lapangan. Pendidikan harus dibenahi, demokrasi harus dijaga, persoalan energi harus dituntaskan, lingkungan harus dilindungi, dan MBG wajib transparan. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji politik, tetapi bukti kerja dan tanggung jawab negara,” tegas Irgi.
Ia menambahkan, GARIS Indonesia akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Jika persoalan rakyat terus diabaikan, kami tidak akan berhenti menyuarakan kritik. Pemerintah harus berani dievaluasi dan bertanggung jawab atas kebijakannya. Jangan alergi terhadap kritik, sebab kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat,” lanjutnya.
GARIS Indonesia menegaskan, dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang belum optimal, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi GARIS Indonesia, keberhasilan pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa banyak janji yang disampaikan atau program yang diumumkan, melainkan oleh bukti nyata penyelesaian persoalan rakyat.
Evaluasi tidak boleh berhenti pada pernyataan. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat, melindungi hak konstitusional, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
