MAKASSAR I SUARAHAM – Pemeriksaan Inspektur Investigasi (Irves) Kementerian Pertanian RI di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sulawesi Selatan, kini menyisakan sejumlah pertanyaan serius.
Bukan hanya soal dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat, tetapi juga langkah pergantian pejabat di lingkungan balai yang disebut terjadi setelah tim pemeriksa turun melakukan investigasi.
Koalisi LSM dan Pers melalui Koordinator Investigasi dan Monitoring, Sofyan Ichal, mengapresiasi langkah cepat Tim Irves Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, apresiasi tersebut tidak berarti seluruh persoalan di BBPP Batangkaluku dianggap selesai.
Justru setelah pemeriksaan berlangsung, muncul persoalan baru yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Ichal menyoroti pergantian pejabat di lingkup Barang Milik Negara (BMN), khususnya posisi Ketua Tim Kerja (Katimker). Pergantian tersebut dipertanyakan karena, berdasarkan informasi yang diterima koalisi, pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan yang saat ini masih dalam proses telaah hasil pemeriksaan Irves.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: mengapa pergantian pejabat dilakukan ketika hasil pemeriksaan belum diumumkan secara final? Apakah proses evaluasi internal sudah mempertimbangkan seluruh informasi dan dugaan pelanggaran yang sedang ditelusuri?
Koalisi menilai, pergantian jabatan dalam situasi seperti ini harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai keputusan administratif justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah upaya membersihkan institusi dari dugaan penyimpangan.
Tak berhenti di situ, Ichal juga mengungkap adanya informasi mengenai pekerjaan pemeliharaan yang masih berjalan, termasuk pekerjaan atap Rice Milling Unit (RMU) yang disebut kembali dikerjakan oleh petugas keamanan atau satpam kantor.
Informasi tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak BBPP Batangkaluku. Sebab, pekerjaan pemeliharaan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, kompetensi pelaksana, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
Koalisi juga mempertanyakan dugaan adanya upaya mempercepat penggunaan sisa anggaran pemeliharaan setelah pergantian pejabat Katimker. Namun, dugaan tersebut perlu diuji melalui dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, laporan realisasi, serta hasil pemeriksaan yang berwenang.
Persoalan ini semakin serius karena dalam keterangan yang disampaikan koalisi, mereka mengklaim memperoleh informasi bahwa hasil penelusuran awal Tim Irves menunjukkan hampir 80 persen dari laporan masyarakat terbukti terjadi.
Selain itu, disebutkan pula bahwa pihak BBPP Batangkaluku telah melakukan pengembalian kerugian negara atas sejumlah temuan. Meski demikian, angka persentase tersebut maupun nilai pengembalian perlu dibuka melalui dokumen resmi agar publik memperoleh gambaran yang utuh.
Bagi Ichal, pengembalian kerugian negara bukanlah alasan untuk menghentikan pemeriksaan ataupun menganggap persoalan telah selesai. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Atas dasar itu, Koalisi LSM-Pers mendesak Kementerian Pertanian RI agar tidak hanya fokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pejabat yang bertanggung jawab di BBPP Batangkaluku.
Lima posisi yang secara khusus diminta untuk dievaluasi adalah Kepala Balai, Kepala Bagian Umum, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Bendahara Pengeluaran.
Menurut Ichal, evaluasi terhadap lima posisi tersebut penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun potensi pengulangan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.
“Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi formalitas. Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada konsekuensi yang jelas. Jangan hanya bicara pengembalian uang, tetapi siapa yang bertanggung jawab juga harus diperiksa,” tegas Ichal.
Ia juga meminta agar Kementerian Pertanian memastikan tidak ada pihak yang merasa kebal dari evaluasi maupun pemeriksaan hanya karena kedekatan dengan pejabat tertentu. Dugaan adanya perlindungan atau intervensi harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, bukan dibiarkan menjadi spekulasi.
Di sisi lain, Koalisi LSM-Pers kembali menyampaikan apresiasi kepada Tim Irves Kementan RI di bawah kepemimpinan Kurniawan Affandi, S.I.K., M.M., yang dinilai telah merespons laporan masyarakat dengan cepat.
Namun, menurut Ichal, keberhasilan investigasi tidak cukup diukur dari kedatangan tim pemeriksa ataupun jumlah temuan yang berhasil diidentifikasi. Ukuran sesungguhnya adalah keberanian institusi menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini perhatian publik tertuju pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Apakah hasil telaah akan berujung pada evaluasi pejabat, penjatuhan sanksi administratif, atau pelimpahan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana?
Koalisi LSM-Pers menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga keputusan final diterbitkan. Mereka juga meminta agar hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat tidak hanya disuguhi janji pembenahan birokrasi.
BBPP Batangkaluku kini dituntut menjawab satu persoalan mendasar: apakah pemeriksaan Irves benar-benar menjadi momentum pembenahan, atau justru berhenti sebagai pemeriksaan tanpa perubahan berarti?











