banner 600x130

KPK Mulai Menyoroti! Misteri Pokir DPRD Sulsel Makin Panas, Siapa yang Memainkan Anggaran 2025–2026?

MAKASSAR I SUARAHAM – Polemik dugaan persoalan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2025–2026 semakin menyita perhatian.

Setelah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), persoalan tersebut justru menyisakan tanda tanya besar setelah rapat klarifikasi lintas komisi DPRD Sulsel berlangsung tertutup tanpa menghasilkan penjelasan substansial.

Rapat yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulsel pada dua hari yang lalu, tepatnya Selasa (17/11/2026), itu melibatkan pimpinan dan perwakilan sejumlah komisi serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejumlah instansi strategis yang diundang antara lain Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

Namun, agenda penting tersebut belum mampu mengungkap duduk perkara. Para kepala OPD yang diharapkan membawa dan menjelaskan dokumen terkait justru tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan.

Akibatnya, data yang menjadi dasar temuan KPK belum dapat dibedah secara menyeluruh. Rapat pun belum menghasilkan klarifikasi mengenai asal-usul, mekanisme penganggaran, hingga pihak yang bertanggung jawab atas persoalan Pokir tersebut.

DPRD Mengaku Tidak Pernah Jalankan Pokir

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, secara terbuka mempertanyakan temuan KPK tersebut.

Kadir mengaku heran lantaran DPRD Sulsel, menurut keterangannya, tidak pernah mengusulkan maupun menjalankan anggaran Pokir sejak anggota dewan periode sekarang dilantik.

Ia menjelaskan, selama ini anggota DPRD hanya menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun masing-masing fraksi, dibahas dalam mekanisme internal, lalu diteruskan kepada OPD untuk ditindaklanjuti.

Karena itu, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana program yang dikaitkan dengan Pokir tersebut bisa masuk dalam temuan KPK.

KPK Beri Waktu 30 Hari, Ada Apa dengan Data OPD?

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat waktu 30 hari untuk menindaklanjuti dan mengklarifikasi persoalan tersebut.

Fauzi menegaskan, DPRD ingin mengetahui secara jelas letak persoalan, termasuk apakah terdapat masalah pada tingkat OPD, tenaga pendamping, atau pihak lain yang terlibat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program.

Bahkan, ia menyatakan apabila nantinya ditemukan kerugian negara, terdapat mekanisme pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, langkah klarifikasi tersebut justru terkendala karena dokumen yang dibutuhkan belum tersedia saat rapat berlangsung.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: mengapa persoalan yang sudah menjadi perhatian KPK belum disertai kesiapan data dari instansi yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran?

Publik Berhak Tahu, Jangan Biarkan Temuan KPK Menggantung

Sebelumnya, persoalan Pokir DPRD Sulsel tahun anggaran 2025–2026 disinggung Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada 5 November 2026.

Informasi mengenai temuan tersebut kemudian mendorong DPRD Sulsel melakukan penelusuran dan meminta penjelasan kepada OPD terkait.

Kini, persoalannya bukan sekadar apakah DPRD pernah mengusulkan Pokir atau tidak. Hal yang jauh lebih penting adalah membuka secara terang dokumen anggaran, daftar program, proses pengusulan, pelaksanaan kegiatan, serta pihak-pihak yang terlibat.

Inspektorat dan Bappelitbangda Sulsel perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi. Jangan sampai persoalan yang sudah menjadi perhatian lembaga antirasuah justru berlarut-larut tanpa kejelasan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses penganggaran, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana tindak lanjut atas temuan tersebut.

Jangan sampai temuan KPK hanya menjadi polemik di ruang rapat tertutup, sementara substansi persoalannya tetap gelap di hadapan publik.

Hingga berita ini disusun, rincian data temuan KPK dan pihak yang bertanggung jawab belum terungkap secara terbuka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *