MAKASSAR | SUARAHAM — Penundaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) yang tak kunjung memperoleh kepastian waktu mulai menuai sorotan tajam.
Koalisi LSM dan Pers mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera mengambil langkah tegas untuk memastikan kelanjutan proses pemilihan pimpinan tertinggi kampus tersebut.
Berlarut-larutnya penundaan tanpa kepastian jadwal dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian tata kelola universitas. Kondisi ini juga membuka ruang munculnya berbagai spekulasi, dugaan konflik kepentingan, hingga kecurigaan adanya intervensi dalam proses pemilihan rektor.
Koordinator Koalisi LSM dan Pers, Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa seluruh elemen sivitas akademika UNM, mulai dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan hingga Senat Akademik, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar proses pemilihan rektor segera dilanjutkan.
Menurutnya, kampus merupakan ruang akademik yang harus menjunjung tinggi transparansi, demokrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Karena itu, penundaan proses pemilihan tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan resmi dan batas waktu yang jelas.
“Jangan sampai penundaan pemilihan rektor justru menjadi ruang ketidakpastian yang berkepanjangan. Kemendiktisaintek harus memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan penundaan, dasar hukumnya, serta kapan proses tersebut akan dilanjutkan,” tegas Mulyadi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti sikap pasif sejumlah elemen kampus yang dinilai belum cukup lantang menyuarakan kepastian proses pemilihan rektor.
Mulyadi mempertanyakan mengapa proses yang telah berjalan justru harus tertahan tanpa kejelasan informasi kepada publik. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang terus menggantung dan memunculkan prasangka di tengah masyarakat akademik.
“Kalau memang ada persoalan administratif, laporan, atau dugaan pelanggaran prosedur, silakan dibuka secara transparan dan diselesaikan sesuai aturan. Tetapi jangan menjadikan alasan penundaan sebagai sesuatu yang tidak memiliki ujung. Institusi sebesar UNM membutuhkan kepemimpinan definitif dan kepastian tata kelola,” ujarnya.
Desakan kepada Kemendiktisaintek
Koalisi LSM dan Pers menilai sivitas akademika memiliki sejumlah jalur konstitusional dan kelembagaan untuk memperjuangkan kelanjutan pemilihan rektor.
Di antaranya melalui audiensi dengan Senat Akademik dan panitia pemilihan untuk meminta penjelasan mengenai penyebab penundaan, mengajukan permohonan resmi kepada Kemendiktisaintek, serta menyampaikan pernyataan sikap terbuka melalui organisasi mahasiswa maupun forum dosen.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemilihan tidak kehilangan transparansi dan seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas.
Mulyadi menegaskan, desakan untuk melanjutkan pemilihan bukan berarti mengabaikan prosedur hukum. Sebaliknya, seluruh tahapan tetap harus berjalan berdasarkan statuta universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuh Alasan Penundaan Harus Dievaluasi
Koalisi LSM dan Pers mengemukakan sedikitnya tujuh alasan yang menurut mereka perlu menjadi perhatian Kemendiktisaintek.
Pertama, asas kepastian hukum harus dijaga. Penundaan tanpa batas waktu yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kedua, apabila tahapan penjaringan dan penyaringan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil kerja organ kampus harus mendapatkan kepastian tindak lanjut berdasarkan aturan yang berlaku.
Ketiga, ketidakpastian kepemimpinan definitif berpotensi menghambat arah kebijakan strategis dan pengambilan keputusan jangka panjang universitas.
Keempat, transparansi diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi kampus sekaligus mencegah berkembangnya dugaan intervensi maupun konflik kepentingan.
Kelima, para kandidat yang telah mengikuti tahapan pemilihan berhak mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan proses sesuai ketentuan hukum.
Keenam, jika penundaan berkaitan dengan laporan atau pengaduan, proses klarifikasi dan pemeriksaan harus memiliki mekanisme serta target penyelesaian yang jelas.
Ketujuh, penundaan berkepanjangan berpotensi menimbulkan kerugian administratif, akademik, dan sosial bagi institusi serta seluruh sivitas akademika.
Jangan Biarkan UNM Terus dalam Ketidakpastian
Atas dasar itu, Koalisi LSM dan Pers secara tegas meminta Kemendiktisaintek tidak tinggal diam. Kementerian diminta memberikan penjelasan resmi mengenai status penundaan, dasar pertimbangan hukum, hasil evaluasi terhadap proses yang telah berjalan, serta kepastian jadwal kelanjutan pemilihan rektor UNM.
Mulyadi menegaskan, persoalan ini bukan sekadar perebutan jabatan atau kepentingan kandidat tertentu, melainkan menyangkut masa depan institusi pendidikan tinggi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola perguruan tinggi negeri.
“Jangan sampai UNM menjadi korban ketidakjelasan kebijakan. Kami meminta Kemendiktisaintek segera mengambil sikap. Jika tidak ada persoalan hukum yang menghalangi, proses pemilihan harus diberikan kepastian untuk dilanjutkan. Jika ada persoalan, sampaikan secara terbuka dan selesaikan berdasarkan aturan, bukan membiarkannya menggantung tanpa batas waktu,” tandasnya.
Koalisi LSM dan Pers berharap seluruh organ kampus, termasuk Senat Akademik dan elemen sivitas akademika, tidak hanya berdiam diri. Mereka didorong menggunakan hak kelembagaan dan saluran resmi untuk meminta pertanggungjawaban serta kepastian proses.
UNM membutuhkan kepastian kepemimpinan, bukan penundaan tanpa ujung. Kemendiktisaintek harus hadir memberikan kejelasan demi menjaga marwah, integritas, dan masa depan Universitas Negeri Makassar.











