MAKASSAR | SUARAHAM — Dua rekaman percakapan yang diduga berkaitan dengan pembahasan sejumlah uang dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Satreskrim Polrestabes Makassar kini menjadi sorotan serius.
Munculnya rekaman tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi, profesionalitas, dan pengawasan internal terhadap proses penegakan hukum.
Persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas bantahan melalui pesan singkat. Kapolrestabes Makassar didesak segera mengambil langkah konkret dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan komunikasi transaksional yang terekam dalam dua audio tersebut.
Pasalnya, dalam rekaman dengan total durasi sekitar 3 menit 27 detik itu, terdengar percakapan yang menyebut sejumlah nominal uang, mulai dari Rp2 juta, Rp4 juta, Rp8 juta hingga Rp10 juta.
Pembicaraan tersebut juga menyinggung kelanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan komunikasi dengan seseorang yang disebut bernama Tri.
Rangkaian percakapan itu memunculkan dugaan serius yang harus dijawab secara terbuka: apakah pembicaraan nominal uang tersebut memiliki hubungan dengan penanganan perkara di Satreskrim Polrestabes Makassar?
NOMINAL UANG DISEBUT BERULANG, KAPOLRESTABES JANGAN TUTUP MATA
Dalam salah satu rekaman, suara yang diduga merupakan penyidik terdengar menyebut permintaan nominal Rp10 juta.
Sementara dalam rekaman lainnya, pembicaraan berkembang dengan menyebut angka Rp2 juta, Rp4 juta hingga Rp8 juta.
Bahkan, terdengar percakapan mengenai kemampuan pihak tertentu menyediakan uang serta pembicaraan untuk berkomunikasi kembali dengan seseorang bernama Pak Tri.
Redaksi menegaskan, penyebutan nominal tersebut belum membuktikan adanya penyerahan uang ataupun praktik jual beli perkara. Namun, kemunculan angka-angka tersebut dalam percakapan yang diduga berkaitan dengan penanganan perkara merupakan materi yang patut diperiksa secara serius.
Jangan sampai muncul kesan bahwa ada komunikasi di luar prosedur resmi yang berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum.
Kapolrestabes Makassar harus memastikan persoalan ini tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
NAMA TRI MUNCUL, BANTAHAN BELUM MENJAWAB SELURUH PERTANYAAN
Dalam penelusuran redaksi, nama Tri beberapa kali muncul dalam percakapan tersebut.
Saat dikonfirmasi SUARAHAM.com, Tri membantah adanya peristiwa sebagaimana yang ditanyakan redaksi.
“Tabe pak nda ada yang sperti itu pak, Harus jelas pak, Nomor LP-nya,” demikian jawaban Tri melalui pesan singkat.
Bantahan tersebut tentu harus dihormati sebagai bagian dari hak jawab. Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih jauh, terutama mengenai konteks penyebutan namanya dalam rekaman dan hubungan percakapan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Redaksi juga menegaskan bahwa identitas suara dalam rekaman belum dapat dipastikan secara independen. Karena itu, pemeriksaan resmi diperlukan untuk menghindari kesimpulan sepihak.
KAPOLRESTABES DITANTANG BUKTIKAN PENGAWASAN INTERNAL BERJALAN
Desakan kini mengarah langsung kepada Kapolrestabes Makassar.
Pimpinan kepolisian tidak cukup hanya menunggu polemik berkembang di ruang publik. Langkah pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan apakah terdapat personel yang melakukan komunikasi atau tindakan di luar ketentuan dalam penanganan perkara.
Propam Polrestabes Makassar maupun Bidang Propam Polda Sulsel juga perlu turun tangan secara profesional dan independen.
Setidaknya terdapat beberapa hal yang harus ditelusuri:
Memeriksa keaslian dan keutuhan dua rekaman percakapan.
Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut.
Memastikan konteks penyebutan nominal Rp2 juta, Rp4 juta, Rp8 juta hingga Rp10 juta.
Menelusuri apakah terdapat penyerahan atau aliran uang yang berkaitan dengan penanganan perkara.
Memastikan apakah ada pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, atau dugaan tindak pidana.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penanganannya harus ditingkatkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut integritas aparat penegak hukum justru dibiarkan menjadi bola liar tanpa kepastian.
JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERGERUS
Kasus ini bukan sekadar persoalan percakapan telepon. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam memastikan bahwa setiap perkara diproses berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemampuan seseorang menyediakan sejumlah uang.
Kapolrestabes Makassar perlu menunjukkan bahwa pengawasan internal benar-benar berjalan dan tidak ada personel yang kebal dari pemeriksaan apabila muncul indikasi pelanggaran.
Publik berhak mendapatkan penjelasan. Jika rekaman tersebut ternyata tidak berkaitan dengan transaksi perkara, sampaikan hasil klarifikasi secara transparan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, proses hukum dan etik harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
SUARAHAM.com AKAN TERUS MENGAWAL
Redaksi SUARAHAM.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari penelusuran jurnalistik atas dua rekaman yang diterima redaksi. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, penyerahan uang, ataupun praktik jual beli perkara.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolrestabes Makassar, Kasat Reskrim, Propam, penyidik yang disebut, serta seluruh pihak yang merasa berkaitan dengan materi pemberitaan.
Kini pertanyaannya sederhana: apakah Kapolrestabes Makassar akan segera memerintahkan pemeriksaan, atau membiarkan dugaan serius ini terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat?
Sebab, ketika muncul rekaman yang memuat pembicaraan nominal uang dalam konteks penanganan perkara, transparansi dan pemeriksaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik.











