MAKASSAR, SUARAHAM – Sengketa lahan seluas 16,3 hektare di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar, memasuki babak baru. Setelah gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar, kini tim kuasa hukum PT Hadji Kalla menyiapkan langkah hukum lanjutan melalui pengaduan pidana.
Perkembangan ini membuat sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi tersebut semakin menyita perhatian.
Berdasarkan putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan pada 12 November 2026, majelis hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Majelis hakim menemukan dua persoalan mendasar dalam gugatan tersebut, yakni kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Persoalan itu berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak, letak administratif objek tanah, hingga tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan riwayat perolehan lahan.
TAK BERHENTI DI PUTUSAN PERDATA, JALUR PIDANA DISIAPKAN
Perkembangan terbaru muncul pada Kamis (19/11/2026). Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana terkait dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen dalam proses perolehan tanah.
“Kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD,” ungkap Hasman dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan dokumen perolehan tanah yang menurut pihaknya tidak ditemukan dalam data administrasi kecamatan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan sengketa tidak menutup kemungkinan berkembang ke ranah pidana.
Namun, dugaan pemalsuan surat tersebut masih merupakan klaim pihak PT Hadji Kalla dan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan serta pembuktian hukum oleh aparat penegak hukum.
PERSIL 40 DAN PERSIL 50 JADI TITIK KRUSIAL
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam persidangan adalah perbedaan data administrasi pertanahan.
PT GMTD mendasarkan klaimnya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi. Sertifikat tersebut diklaim berasal dari tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat, yakni SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung riwayat perolehan hak.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mencermati Buku Letter C Kecamatan Tamalate serta keterangan Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate.
Dari dokumen dan keterangan tersebut, tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, dengan lokasi fisik berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara dokumen yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan objek tanah yang disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan riwayat dan letak administratif inilah yang menjadi salah satu persoalan penting dalam konstruksi gugatan PT GMTD.
Majelis hakim juga menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak, termasuk ahli waris Hamid Dg. Lau, pihak Andi Muda Daeng Serang, serta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.
GMTD DITUNGGU SIKAP HUKUMNYA
Di tengah perkembangan tersebut, langkah hukum PT GMTD menjadi perhatian berikutnya.
Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan siap menghadapi apabila pihak penggugat memilih melanjutkan perkara melalui upaya hukum.
Anggota tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Kantor Hukum Hendropriyono, Imam Anshori Saleh, menyebut pihaknya masih menunggu sikap PT GMTD setelah putusan dibacakan.
Ia juga menyampaikan bahwa penggugat memiliki tenggang waktu 14 hari untuk menentukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, putusan NO tidak boleh dimaknai sebagai penetapan bahwa PT Hadji Kalla telah dinyatakan sebagai pemilik sah tanah dalam pokok perkara. Putusan tersebut hanya menyangkut persoalan formil gugatan dan belum mengadili substansi kepemilikan lahan.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua perkembangan sekaligus: kemungkinan langkah hukum lanjutan PT GMTD dan rencana pengaduan pidana yang disiapkan PT Hadji Kalla.
Apakah dugaan pemalsuan dokumen tersebut akan benar-benar dilaporkan dan diuji melalui proses hukum? Siapa saja yang nantinya dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti pelanggaran?
Sengketa lahan 16,3 hektare ini tampaknya belum mencapai garis akhir. Justru, babak berikutnya berpotensi membuka persoalan yang lebih luas mengenai riwayat tanah, dokumen perolehan hak, dan pihak-pihak yang terlibat.











