PURWOKERTO | SUARAHAM — Pemerintah mulai mengubah pendekatan dalam mengatasi anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi persoalan serius nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pendidikan tak bisa lagi hanya bergantung pada jalur formal, melainkan harus lebih fleksibel dan adaptif.
Dalam kunjungannya di Purwokerto, Banyumas, ia mengungkapkan bahwa penyebab ATS sangat kompleks, mulai dari faktor ekonomi, hambatan geografis, hingga kondisi sosial budaya dan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan jumlah ATS masih berada di kisaran 3–4 juta anak pada 2024–2025, dengan dominasi usia SMP dan SMA dari kelompok rentan dan wilayah terpencil.
Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masa depan.
Sebagai solusi, pemerintah memperkuat jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta memperluas sekolah terbuka dan sistem pembelajaran jarak jauh agar lebih mudah diakses.
Dari sisi dukungan, pemerintah menyediakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta mempermudah perizinan PKBM melalui pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan.
Di tingkat lokal, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyebut pihaknya telah menerbitkan banyak izin PKBM yang juga fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan kemandirian ekonomi peserta didik.
Meski demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan, mulai dari kualitas pendidikan nonformal hingga stigma masyarakat, sehingga efektivitasnya akan sangat menentukan masa depan penanganan ATS di Indonesia.
