SAMARINDA I SUARAHAM – Tekanan terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Timur kian menguat terkait percepatan penetapan jadwal resmi pembahasan Hak Angket terkait Aksi 214, usai melakukan audiensi dengan tujuh fraksi DPRD, Senin (27/4/2026).
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur yang di komandoi Erly Sopiansyah menegaskan bahwa publik tidak lagi membutuhkan janji, melainkan kepastian langkah konkret dari para wakil rakyat.
Penetapan jadwal dinilai sebagai titik krusial untuk membuktikan keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Jangan diulur-ulur. Rakyat menunggu kepastian, bukan sekadar wacana,” tegas pernyataan sikap aliansi.
Selain mendesak percepatan Hak Angket, aliansi juga menyoroti dugaan praktik nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Mereka meminta seluruh anggota DPRD merespons serius keresahan publik tersebut dan tidak bersikap pasif.
Isu lain yang turut mengemuka adalah dorongan pergantian pihak tertentu yang dinilai berpotensi menghambat proses politik di DPRD.
Menurut aliansi, langkah tersebut menjadi penting agar Hak Angket yang telah ditandatangani tidak terhambat oleh kepentingan individu.
“Jangan sampai kepentingan satu orang menyandera aspirasi rakyat Kaltim,” lanjutnya
Sebagai bentuk keseriusan, aliansi memastikan akan terus mengawal proses ini secara intensif. Mereka telah mendirikan posko perjuangan di depan Lamin Etam sebagai pusat konsolidasi gerakan.
Bahkan, aliansi memperingatkan akan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika DPRD tidak segera menetapkan jadwal resmi. Mobilisasi disebut akan dilakukan dalam satu komando di bawah Jenderal Lapangan.
“Ini mandat rakyat. Hak Angket harus berjalan. Jangan main-main dengan kesabaran rakyat,” tutup pernyataan tersebut.
