MAKASSAR I SUARAHAM – Di tengah keterbatasan lahan perkotaan, Pemerintah Kota Makassar mulai mendorong urban farming bukan sekadar program pelengkap, melainkan sebagai strategi konkret menghadapi krisis pangan dan tekanan ekonomi warga kota.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung meninjau implementasi di lapangan, Kamis (30/4/2026), di dua kecamatan: Tamalate dan Wajo.
Kunjungan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah, namun sekaligus membuka fakta bahwa keberhasilan program masih sangat bergantung pada inisiatif kelompok masyarakat.
Di Kecamatan Tamalate, tepatnya di Kelurahan Tanjung Merdeka, kelompok tani lorong Anging Mammiri menjadi contoh nyata bagaimana lahan sempit bisa disulap menjadi sumber produksi pangan.
Di lokasi tersebut, Munafri menyaksikan panen kangkung rawa yang tumbuh subur. Produksinya bahkan mampu mencapai hingga 150 kilogram per bulan per bedeng.
Dengan siklus panen relatif singkat, sekitar tiga hingga empat minggu. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara konsisten.
Namun di balik keberhasilan itu, tersimpan tantangan besar. Tingginya permintaan pasar, yang disebut mencapai 150 kilogram per hari, belum sepenuhnya diimbangi kapasitas produksi warga.
Artinya, peluang masih terbuka lebar, tetapi membutuhkan intervensi lebih serius dari pemerintah, terutama dalam hal distribusi, pelatihan, dan akses permodalan.
Selain bercocok tanam, kelompok tani juga mengembangkan aktivitas pendukung seperti pengolahan kompos, pemanfaatan limbah, hingga edukasi lingkungan.
Inovasi seperti biopori dan budidaya sayuran lain menjadi bukti bahwa urban farming bisa berkembang menjadi ekosistem ekonomi kecil berbasis komunitas, bukan sekadar kegiatan simbolik.
Kunjungan kemudian berlanjut ke Kecamatan Wajo, tepatnya di kawasan lorong sekitar SD Negeri Butung. Di sini, pendekatan urban farming terlihat lebih kompleks dengan model terpadu yang menggabungkan pertanian, perikanan, dan peternakan dalam skala rumah tangga.
Berbagai komoditas dikembangkan secara bersamaan, mulai dari ikan nila, ayam petelur, hingga tanaman hortikultura seperti cabai, sawi, dan kucai.
Model ini tidak hanya menyasar kebutuhan konsumsi keluarga, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi warga.
Menariknya, program ini juga mulai dikaitkan dengan isu sosial, seperti penanganan stunting. Produksi telur dari peternakan warga diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi anak, meski saat ini kapasitas produksi masih tergolong terbatas, sekitar 12 hingga 20 butir per hari.
Pemerintah Kota Makassar mengklaim akan terus memperluas program ini ke seluruh kecamatan. Namun, tanpa dukungan lintas sektor yang kuat dan sistem yang terintegrasi, urban farming berisiko hanya menjadi proyek sporadis.
Tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak titik, tetapi memastikan keberlanjutan, skala produksi, dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
