GOWA | SUARAHAM — Dugaan peredaran narkotika di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bollangi kini dinilai mulai digeser dari substansi utama. Narasi soal “demo anarkis”, kaca pecah, dinding dicoret, hingga klaim temuan senjata tajam dianggap sengaja dimunculkan untuk membangun opini bahwa pihak lapas adalah korban, sementara tuntutan publik terkait dugaan bisnis haram di balik jeruji perlahan ditenggelamkan.
Sorotan tajam justru mengarah pada dugaan adanya skenario pengalihan isu. Pasalnya, insiden ricuh yang terjadi saat aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH), Senin (25/5/2026), lebih banyak dibahas dibanding substansi tuntutan massa soal dugaan peredaran narkoba yang disebut-sebut melibatkan oknum internal lapas.
Publik mempertanyakan mengapa fokus pemberitaan dan klarifikasi pihak lapas justru berkutat pada kerusakan fasilitas negara, ketidakhadiran surat izin aksi, serta hasil tes urine peserta demo, sementara dugaan kuat adanya jaringan narkotika di dalam lapas nyaris tidak disentuh secara terbuka.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 15.20 Wita itu diikuti puluhan massa yang datang membawa tuntutan agar dugaan peredaran narkotika di dalam lapas diusut secara transparan dan independen.
“Kami datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan peredaran narkoba di Lapas Bollangi. Jangan sampai persoalan utama malah ditutup dengan narasi kericuhan,” ujar juru bicara AMPH, Alif Fajar.
AMPH menuding adanya dugaan keterlibatan oknum pegawai lapas dalam praktik peredaran narkotika kepada warga binaan. Tuduhan itu menjadi isu sentral yang dibawa massa sejak awal aksi.
Namun situasi berubah tegang ketika demonstrasi berujung ricuh. Sejumlah fasilitas kantor lapas dilaporkan mengalami kerusakan. Aparat kemudian mengamankan delapan peserta aksi dan menyebut dua di antaranya positif narkoba setelah tes urine dilakukan.
Di tengah polemik itu, muncul kritik keras dari berbagai pihak yang menilai isu tes urine dan kerusakan fasilitas justru sengaja dipakai sebagai alat pembentukan opini untuk melemahkan legitimasi aksi massa.
Narasi bahwa demonstran tidak memiliki bukti konkret juga dinilai tidak otomatis menggugurkan tuntutan publik. Sebab, menurut pengamat hukum dan aktivis sipil, dugaan peredaran narkotika di dalam lapas merupakan isu serius yang seharusnya dijawab melalui investigasi terbuka, bukan sekadar dibalas dengan framing kericuhan.
Publik juga menyoroti dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa dan massa aksi yang disebut mengalami pemukulan brutal oleh oknum sipir saat bentrokan terjadi. Hingga kini, isu tersebut dinilai belum dijelaskan secara terang oleh pihak lapas.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bollangi, Gunawan, sebelumnya disebut langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi. Namun langkah itu belum mampu meredam kecurigaan publik bahwa kericuhan yang terjadi justru dimanfaatkan untuk mengaburkan tuntutan utama mengenai dugaan peredaran narkoba di dalam lapas.
Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar: benarkah kericuhan itu murni soal aksi anarkis, atau justru menjadi panggung yang dimanfaatkan untuk menutupi persoalan yang lebih serius di balik tembok lapas?
