MAKASSAR I SUARAHAM — Di tengah rakyat yang terus dihimpit tekanan ekonomi, gelombang PHK, harga kebutuhan pokok yang merangkak naik, dan seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Makassar justru memunculkan paket pembangunan Mess Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan senilai Rp20 miliar dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan itu langsung memantik sorotan keras dari Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan. Organisasi mahasiswa tersebut menilai langkah Pemerintah Kota Makassar berpotensi melukai rasa keadilan publik karena dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua Umum PW SEMMI Sulsel, Andi Muh Idik Indra, menyebut kemunculan proyek hibah Rp20 miliar untuk pembangunan mess di tengah situasi ekonomi nasional yang penuh tekanan sebagai bentuk kebijakan yang patut dipertanyakan secara serius.
“Rakyat sedang susah. Daya beli melemah, pengangguran meningkat, UMKM banyak yang terseok-seok. Tapi di tengah kondisi seperti itu justru muncul proyek pembangunan mess senilai Rp20 miliar. Ini sangat ironis dan melukai logika publik,” tegas Indra.
Dalam dokumen RUP Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026, paket tersebut tercatat sebagai “Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat” melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan nilai pagu mencapai Rp20.006.700.000.
SEMMI Sulsel menilai, sebagai kepala daerah dan pengendali arah kebijakan APBD, Wali Kota Makassar tidak bisa bersikap seolah tidak tahu-menahu terkait munculnya proyek tersebut. Mereka menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan soal boleh atau tidak boleh membangun mess. Tapi ini soal sensitivitas pemerintah membaca penderitaan rakyat. Ketika masyarakat menunggu solusi ekonomi, lapangan kerja, bantuan usaha, dan pelayanan dasar, yang muncul justru proyek hibah Rp20 miliar untuk pembangunan mess. Publik tentu marah dan bertanya-tanya,” lanjutnya.
Lebih jauh, SEMMI Sulsel menilai penggunaan anggaran sebesar itu berpotensi memunculkan krisis kepercayaan publik apabila pemerintah daerah gagal menjelaskan urgensi dan dasar pertimbangannya secara transparan.
“Wali Kota Makassar wajib buka suara secara terang kepada publik. Jangan biarkan masyarakat menduga-duga ada prioritas anggaran yang tidak sejalan dengan kondisi rakyat hari ini. Rp20 miliar itu uang rakyat, bukan uang pribadi pemerintah,” kata Indra.
SEMMI Sulsel juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terkesan lebih sibuk membiayai pembangunan fasilitas elite dibanding memikirkan kebutuhan mendasar masyarakat Kota Makassar yang masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, banjir, pengangguran, hingga pemberdayaan usaha kecil.
“Kalau pemerintah ingin mendapat kepercayaan rakyat, maka tunjukkan keberpihakan anggaran kepada rakyat. Jangan sampai APBD justru terlihat lebih cepat mengurus fasilitas pejabat daripada penderitaan masyarakat,” tegasnya lagi.
SEMMI Sulsel memastikan akan terus mengawal dan membedah setiap kebijakan penggunaan APBD Kota Makassar. Mereka menegaskan kontrol sosial harus dilakukan agar anggaran daerah tidak kehilangan orientasi utamanya, yakni kesejahteraan rakyat.
Polemik hibah Rp20 miliar untuk pembangunan Mess Kejati Sulsel kini mulai menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, publik menunggu penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Makassar terkait alasan dan urgensi di balik proyek bernilai fantastis tersebut.
