BULUNGAN I SUARAHAM – Upaya membangun keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM).
Komitmen tersebut ditunjukkan Kapolsek Tanjung Palas Barat, Muhammad Akbar, S.E., M.H., yang menggelar silaturahmi dan dialog bersama tokoh masyarakat sekaligus pendiri serta pemerhati HAM, Zulkifli Murad, di Epicco Coffee, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (1/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi strategis antara kepolisian dan masyarakat sipil dalam membahas berbagai persoalan sosial, penegakan hukum, serta upaya menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Kapolsek Muhammad Akbar menegaskan bahwa keamanan wilayah tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat.
“Sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat dideteksi dan diselesaikan lebih awal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Polri untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan pemerhati HAM, guna memastikan pelayanan kepolisian berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurutnya, penghormatan terhadap hak-hak warga negara harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum.
“Kami ingin memastikan setiap tindakan kepolisian berjalan sesuai aturan hukum serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kritik, masukan, dan pengawasan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Zulkifli Murad menyambut positif langkah yang dilakukan Kapolsek Tanjung Palas Barat. Ia menilai komunikasi yang dibangun antara kepolisian dan masyarakat sipil merupakan bentuk kemitraan yang sehat dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat.
“Dialog seperti ini penting untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Pemerhati HAM memiliki peran mengawal hak-hak masyarakat, sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Keduanya harus berjalan beriringan,” kata Zulkifli.
Dalam suasana yang penuh keakraban, keduanya turut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pencegahan kenakalan remaja, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penanganan konflik sosial, hingga penguatan partisipasi publik dalam menjaga keamanan lingkungan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih intensif antara Polsek Tanjung Palas Barat dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga tercipta iklim sosial yang aman, tertib, demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan supremasi hukum.
Dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, upaya menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Bulungan diyakini akan semakin kuat dan berkelanjutan.
