MAKASSAR I SUARAHAM – Pengurus Pusat Himpunan Difabel Muhammadiyah (HiDiMu) resmi mengukuhkan Pengurus HiDiMu Wilayah Sulawesi Selatan periode 2026–2031 dalam rangkaian kegiatan Upgrading dan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional IV di Makassar, Sabtu (11/7/2026).
Pengukuhan ini menjadi langkah strategis Muhammadiyah dalam memperkuat gerakan yang inklusif sekaligus memperluas peran penyandang disabilitas di lingkungan persyarikatan maupun masyarakat.
Ketua Umum PP HiDiMu, Fajri Hidayatullah, S.I.P., M.AP., secara resmi mengukuhkan Faluphy Mahmud sebagai Ketua Umum HiDiMu Wilayah Sulawesi Selatan periode 2026–2031.
Kepengurusan tersebut juga diisi oleh Jamaluddin, S.Ag. sebagai Wakil Ketua, Muhammah Takdir, S.Pd.I. sebagai Sekretaris Umum, dan Siti Fatimah, S.E. sebagai Bendahara Umum.
Pembentukan kepengurusan HiDiMu Sulawesi Selatan merupakan tindak lanjut Surat Keputusan PP HiDiMu Nomor 017/KEP/PP-HIDIMU/VII/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Juli 2026. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, Sulawesi Selatan menjadi wilayah ke-17 yang memiliki organisasi HiDiMu di bawah naungan Muhammadiyah.
Ketua Umum HiDiMu Sulawesi Selatan, Faluphy Mahmud, mengatakan amanah tersebut akan dijalankan untuk memperluas ruang partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Dengan resminya kami sebagai pengurus periode 2026–2031, kami berharap HiDiMu Sulsel menjadi wadah untuk memperluas partisipasi penyandang difabel dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah dan sosial kemasyarakatan,” kata Faluphy.
Menurutnya, melalui HiDiMu, Muhammadiyah menegaskan komitmennya menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas sekaligus memperluas akses terhadap pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga dakwah yang inklusif.
“Organisasi ini juga diharapkan mampu memperkuat advokasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program kerja, HiDiMu Sulawesi Selatan membentuk sejumlah bidang strategis yang mencakup pengkaderan, pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi kreatif, ketenagakerjaan, humas dan informasi, riset, serta advokasi.
“Kepengurusan kami dirancang sebagai ruang kolaborasi antara kader difabel dan non-difabel untuk mewujudkan Muhammadiyah yang semakin inklusif,” ujarnya.
Faluphy berharap keberadaan HiDiMu Sulsel dapat memperkuat konsolidasi organisasi, menyamakan arah pelayanan sosial, serta memperluas gerakan kesejahteraan sosial yang profesional, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
“Saya berharap dengan adanya HiDiMu di Sulawesi Selatan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan penghormatan, pemenuhan hak, dan perlindungan bagi penyandang difabel, serta menjadi momentum yang baik dalam pelayanan umat yang dijalankan oleh Muhammadiyah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PP HiDiMu, Fajri Hidayatullah, menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kepengurusan HiDiMu Sulawesi Selatan yang menjadi kepengurusan wilayah ke-17 di Indonesia sekaligus kepengurusan pertama di Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah saya sangat senang dan berbahagia dapat mengukuhkan Pengurus HiDiMu Sulawesi Selatan. Semoga kehadiran HiDiMu tidak hanya menjadi bagian dari semangat Muhammadiyah, tetapi juga mampu mewarnai gerakan advokasi, pemberdayaan, dan menghadirkan partisipasi yang bermakna bagi penyandang disabilitas,” ujar Fajri.
Ia juga mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk bekerja dengan penuh semangat dan menghadirkan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Dr. Arfah Bas’ha, M.Pd.I., menjelaskan bahwa HiDiMu merupakan organisasi yang berada di bawah pembinaan MPKS Muhammadiyah sebagai bagian dari implementasi amanat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo.
Menurutnya, setelah pengukuhan, PP HiDiMu langsung menggelar rapat koordinasi guna menyusun dan menyelaraskan program kerja organisasi.
“HiDiMu Sulawesi Selatan menjadi kepengurusan wilayah ke-17 di Indonesia. Setelah pengukuhan, PP HiDiMu langsung menggelar rapat koordinasi untuk menyusun program kerja yang akan dijalankan. Selama satu tahun ke depan, pelaksanaan program tersebut akan didampingi oleh MPKS Muhammadiyah Sulawesi Selatan,” jelas Arfah.
