BONE | SUARAHAM — Dugaan praktik suap dan permainan pasal dalam penanganan perkara narkoba di Kabupaten Bone kembali menjadi sorotan tajam.
Aliansi Bone Bersatu mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Bone, Sabtu (7/11/2026), untuk melayangkan protes sekaligus mendesak pembongkaran dugaan penyimpangan yang disebut melibatkan sejumlah oknum anggota Satresnarkoba Polres Bone.
Aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi biasa. Massa mengaku telah mengantongi sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan praktik permainan pasal terhadap tersangka kasus narkoba yang sebelumnya ditangkap aparat kepolisian.
Jenderal Lapangan Aliansi Bone Bersatu, Zulkifli, dalam orasinya menyebut dugaan penyimpangan yang mereka soroti kali ini bahkan dinilai lebih serius dibandingkan perkara yang sebelumnya menyeret mantan Kasat Narkoba Polres Bone.
“Kami telah mengantongi bukti dugaan permainan yang lebih parah dibanding dengan kasus yang menyeret mantan Kasat Narkoba sebelumnya,” tegas Zulkifli.
Pernyataan tersebut menjadi alarm serius bagi institusi kepolisian. Sebab, apabila dugaan itu benar, praktik permainan pasal dan transaksi uang dalam penanganan perkara narkotika bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Aliansi Bone Bersatu secara terbuka mendesak Kapolres Bone mengambil langkah tegas dengan mencopot Kasat Narkoba, sejumlah Kanit, serta penyidik yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Bahkan, massa menegaskan tidak menginginkan persoalan ini hanya diselesaikan melalui pencopotan jabatan.
“Kami minta kepada Kapolres Bone untuk bertindak tegas. Jangan hanya diberhentikan, tetapi kami ingin mereka dipecat tidak dengan hormat,” tandasnya.
Nama Sejumlah Personel Disebut, Rekaman Dugaan Permintaan Uang Disorot
Sorotan lebih tajam disampaikan Ketua Umum Forbes Anti Narkoba Kabupaten Bone, Andi Singkeru Rukka. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah nama penyidik yang disebut berkaitan dengan penanganan perkara narkoba dalam penangkapan di Kelurahan Tanah Batue.
Dalam orasinya, Andi Singkeru Rukka menyebut beberapa nama, yakni A. Sulo, Dasri, A. Mansur, Ime, serta Wandi (WA).
Ia secara khusus menyoroti dugaan adanya rekaman yang menurut keterangannya memuat permintaan uang untuk mengubah atau mempermainkan pasal dalam perkara tersebut.
“Ada dua macam polisi, ada polisi baik dan ada polisi tidak baik. Hari ini di hadapan kita adalah polisi baik. Namun, apa kabar dengan Pak A. Sulo, Pak Dasri, A. Mansur, Ibu Ime, dan khusus Pak Wandi (WA) yang disebut dalam rekaman meminta uang untuk mempermainkan pasal dalam perkara di Tanah Batue,” ungkapnya.
Pernyataan itu merupakan tudingan serius yang perlu mendapat perhatian dan pengujian secara objektif. Kebenaran rekaman, substansi percakapan, pihak-pihak yang terlibat, hingga dugaan aliran uang harus diperiksa secara profesional agar tidak berhenti sebatas saling tuding.
Andi Singkeru Rukka juga menilai dugaan perilaku tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan kepercayaan publik apabila terbukti benar.
Ia mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh dijadikan ruang transaksi oleh oknum aparat. Sebab, dampak penyalahgunaan narkotika bukan hanya menghancurkan individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda.
“Kami turun aksi untuk mengingatkan bahwa yang akan hancur ke depan adalah generasi kita. Bisa jadi anak-anak dari pihak kepolisian itu sendiri,” tambahnya.
Wakapolres Janji Sampaikan Aspirasi, Publik Menunggu Pembuktian
Sementara itu, Wakapolres Bone, Kompol Antonius Tutleta, S.Pd., yang menerima massa aksi menyatakan bahwa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan Aliansi Bone Bersatu akan diproses dan dilaporkan kepada pimpinan.
Ia menegaskan, apabila tudingan tersebut disertai bukti yang lengkap, pihaknya akan meneruskannya agar dapat ditindaklanjuti.
“Jika apa yang disampaikan teman-teman lengkap dengan bukti, tentu kami akan laporkan kepada pimpinan untuk dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.
Pernyataan Wakapolres tersebut menjadi respons awal institusi atas desakan massa. Namun, masyarakat tentu tidak hanya menunggu laporan internal atau janji tindak lanjut.
Yang ditunggu adalah keberanian institusi kepolisian membuka persoalan ini secara transparan, memeriksa pihak-pihak yang disebut, menguji keaslian rekaman, serta memastikan ada atau tidaknya praktik suap dan permainan pasal dalam penanganan perkara narkoba di Tanah Batue.
Kapolres Bone kini dituntut menunjukkan sikap tegas. Jika bukti memang tersedia, jangan biarkan persoalan ini mengendap tanpa kepastian.
Penegakan hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika dugaan pelanggaran justru menyeret aparat penegak hukum sendiri.
Kasus ini harus dibuka terang. Bukan sekadar dijawab dengan janji pemeriksaan, tetapi dibuktikan melalui proses yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
