MAROS | SUARAHAM — Sudah lebih dari satu tahun sejak laporan dugaan penganiayaan, pengeroyokan, dan perusakan yang dilaporkan Budiman S di Polsek Moncongloe, Kabupaten Maros, namun perkara tersebut kembali menyisakan pertanyaan serius.
Hingga Minggu, 8 November 2026, belum ada perkembangan akhir yang dapat dipastikan melalui dokumen resmi terbaru yang tersedia bagi redaksi.
Laporan polisi telah dibuat. Pengaduan masyarakat telah dilayangkan ke Polda Sulawesi Selatan. Gelar perkara khusus bahkan telah dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel pada 5 Agustus 2025.
Tetapi, setelah seluruh rangkaian itu berjalan, apa hasil konkretnya?
Pertanyaan tersebut kini patut diarahkan langsung kepada Kapolres Maros dan Kapolda Sulsel. Sebab, perkara yang sudah melewati berbagai tahapan administrasi dan evaluasi itu semestinya disertai penjelasan mengenai perkembangan penanganannya.
Jangan sampai pelapor terus diminta menunggu tanpa memperoleh informasi yang jelas tentang apa yang sebenarnya sedang dikerjakan penyidik.
Laporan sejak Mei 2025, persoalan terus berulang
Kasus ini bermula dari peristiwa yang menurut Budiman terjadi pada 10 Mei 2025 di wilayah Moncongloe, Kabupaten Maros.
Budiman kemudian membuat laporan polisi pada 11 Mei 2025 dengan Nomor LP/B/28/V/2025/SEK MONCONGLOE/POLRES MAROS.
Dalam laporannya, ia mempersoalkan dugaan penganiayaan, pengeroyokan, serta perusakan rumah dan kendaraan yang diduga dilakukan sejumlah orang.
Budiman mengaku mengalami luka pada bagian siku kanan setelah peristiwa tersebut. Ia juga menyebut telah menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Moncongloe.
Namun, persoalan yang dilaporkannya tidak hanya menyangkut dugaan kekerasan fisik. Ia turut mempertanyakan penanganan barang bukti berupa batu yang diduga digunakan dalam pelemparan serta dokumentasi kerusakan pada rumah dan kendaraannya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Budiman juga menyebut terdapat tujuh orang yang dilaporkan atau diduga terlibat. Identitas, peran, dan status hukum masing-masing pihak tentu harus dipastikan berdasarkan hasil penyidikan.
SP2HP sudah terbit, tetapi pertanyaan belum selesai
Perkembangan perkara ini sebelumnya juga pernah disinggung dalam pemberitaan pada Juli 2025.
Salah satu laporan media pada 17 Juli 2025 menyebutkan bahwa SP2HP Nomor B/28 A3/VI/Res.1.6/2025/Reskrim Sek tertanggal 2 Juni 2025 telah diterbitkan dengan penanganan yang mengacu pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Informasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai ruang lingkup penanganan perkara.
Sebab, Budiman sejak awal juga mempersoalkan dugaan perusakan rumah dan kendaraan, selain dugaan penganiayaan.
Jika terdapat bukti yang berkaitan dengan dugaan perusakan, apakah seluruhnya telah diperiksa? Apakah penyidik telah melakukan pendalaman terhadap setiap peristiwa yang dilaporkan? Apakah dugaan tindak pidana tersebut ditangani dalam satu rangkaian penyidikan atau melalui proses terpisah?
Ini bukan persoalan sepele. Setiap dugaan tindak pidana yang dilaporkan harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Gelar perkara khusus 5 Agustus 2025, lalu apa hasilnya?
Puncak perhatian terhadap kasus ini terjadi ketika Ditreskrimum Polda Sulsel menggelar perkara khusus pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Gelar perkara tersebut dipimpin Kabagwassidik Polda Sulsel, Dr. Muhammad Kadarislam Kasim, S.H., S.I.K., M.Si.
Pelaksanaan gelar perkara khusus itu sebelumnya diharapkan dapat mengevaluasi penanganan laporan di tingkat Polsek Moncongloe sekaligus memberikan kejelasan terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan pelapor.
Namun, hingga kini, pertanyaan yang paling mendasar masih membutuhkan jawaban resmi: apa rekomendasi atau hasil gelar perkara tersebut?
Apakah penyidik diperintahkan melakukan pemeriksaan tambahan? Apakah terdapat petunjuk untuk melengkapi alat bukti? Apakah unsur dugaan pengeroyokan dan perusakan turut dievaluasi? Dan yang paling penting, apakah seluruh hasil gelar perkara telah ditindaklanjuti?
Kanit Reskrim Polsek Moncongloe, Ipda Suharno, dalam pemberitaan sebelumnya disebut menyampaikan bahwa unsur Pasal 170 KUHP masih didalami.
Jika pendalaman memang masih berlangsung, Polres Maros seharusnya mampu menjelaskan perkembangan dan tahapan yang telah ditempuh.
Gelar perkara khusus bukan garis akhir penyidikan. Namun, hasil dan tindak lanjutnya tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan.
Persoalan barang bukti jangan dibiarkan menjadi bola liar
Hal lain yang tidak kalah penting adalah persoalan barang bukti.
Dalam sejumlah pemberitaan pada Juli 2025, Budiman mempersoalkan tidak diakomodasinya sejumlah bukti yang menurut keterangannya telah diserahkan kepada penyidik.
Bukti yang dimaksud antara lain batu yang diduga digunakan untuk melempari rumah serta dokumentasi kerusakan pada beberapa bagian rumah dan kendaraan.
Persoalan ini perlu dijawab secara konkret oleh penyidik.
Apakah barang bukti tersebut tercatat dalam administrasi penyidikan? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Apakah dokumentasi kerusakan telah dianalisis? Apakah keterangan saksi dan hasil pemeriksaan medis sudah dikaitkan dengan rangkaian peristiwa yang dilaporkan?
Jangan sampai persoalan barang bukti justru terus menjadi sumber ketidakpercayaan karena tidak ada penjelasan yang memadai kepada pelapor.
Jika seluruh bukti telah diperiksa, sampaikan perkembangannya. Jika masih ada yang perlu dilengkapi, jelaskan apa kekurangannya sesuai prosedur.
Kapolres Maros jangan hanya menunggu, Kapolda Sulsel harus menjelaskan pengawasan
Kasus ini tidak lagi cukup dijawab dengan kalimat bahwa penyidik masih melakukan pendalaman.
Polres Maros sebagai institusi yang membawahi Polsek Moncongloe perlu membuka perkembangan penanganan laporan secara terukur.
Kapolres Maros perlu menjelaskan:
Bagaimana status terkini laporan polisi tertanggal 11 Mei 2025?
Apa hasil tindak lanjut gelar perkara khusus 5 Agustus 2025?
Bagaimana perkembangan pemeriksaan saksi dan barang bukti?
Bagaimana penanganan dugaan penganiayaan, pengeroyokan, dan perusakan?
Apakah penyidikan masih berjalan, telah dihentikan, atau sudah memasuki tahapan lain?
Sementara itu, Kapolda Sulsel tidak boleh mengabaikan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara yang sebelumnya telah menjadi perhatian Ditreskrimum.
Publik membutuhkan penjelasan apakah hasil gelar perkara khusus telah dijalankan dan apakah pengawasan terhadap penyidik di tingkat Polres sudah dilakukan.
Apabila ditemukan kekurangan prosedur atau ketidakprofesionalan, mekanisme pengawasan internal harus dijalankan sesuai aturan.
Setahun lebih bukan waktu yang singkat untuk terus menunggu tanpa kejelasan
Yang menjadi sorotan bukan desakan agar polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti. Penegakan hukum harus tetap objektif dan tidak boleh tunduk pada tekanan siapa pun.
Namun, objektivitas juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pelapor kehilangan kepastian informasi.
Laporan sudah masuk sejak Mei 2025. Pengaduan kepada Polda Sulsel sudah ditempuh. Gelar perkara khusus sudah dilaksanakan pada Agustus 2025.
Lantas, apa yang berubah setelah seluruh tahapan tersebut?
Apabila perkara masih berjalan, sampaikan tahapan dan kendalanya. Apabila penyidikan dihentikan, jelaskan dasar hukumnya dan mekanisme pemberitahuannya. Apabila terdapat perkembangan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan, sampaikan informasi yang dapat dibuka kepada pelapor sesuai ketentuan.
Jangan biarkan persoalan ini terus bergulir tanpa penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
SUARAHAM.com mendesak transparansi penanganan perkara
SUARAHAM.com memandang perkara Budiman S perlu mendapatkan perhatian serius dari jajaran kepolisian, khususnya Polres Maros dan Polda Sulsel.
Kapolres Maros dan Kapolda Sulsel perlu memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul kesan bahwa laporan masyarakat yang telah melewati berbagai tahapan pengaduan dan gelar perkara justru kehilangan arah penanganan.
Redaksi juga meminta agar hasil evaluasi gelar perkara khusus, status barang bukti, serta perkembangan penyidikan dapat dijelaskan secara transparan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
Hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara harus dihormati sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini bukan semata-mata tentang Budiman S. Ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana.
Kini, pertanyaan kerasnya: setelah lebih dari satu tahun, apa sebenarnya yang sudah dikerjakan Polres Maros dan bagaimana pengawasan Polda Sulsel?
Jangan sampai laporan masyarakat hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam memberikan kepastian hukum.
SUARAHAM.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Maros, Kapolda Sulsel, Ditreskrimum Polda Sulsel, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan perkembangan resmi perkara ini.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan bukti bahwa laporan telah diterima. Masyarakat membutuhkan penjelasan bahwa setiap laporan benar-benar ditangani secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
