MAKASSAR | SUARAHAM — Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulawesi Selatan kembali memantik kemarahan publik.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat (AMPERA) Sulsel mendatangi Kantor Pertamina Regional 7, Jumat (6/11/2026), melayangkan protes keras atas tata kelola, pengawasan, dan transparansi distribusi BBM yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
Aksi demonstrasi tersebut bukan sekadar menyuarakan keluhan. AMPERA Sulsel secara terbuka mendesak Pertamina Regional 7 bertanggung jawab atas berbagai persoalan distribusi BBM yang terus menjadi perhatian masyarakat.
Mereka menilai perusahaan tidak cukup hanya memberikan penjelasan, tetapi harus menunjukkan langkah nyata dalam membenahi sistem pengawasan dan penyaluran energi.
Jenderal Lapangan AMPERA Sulsel, Rull, menegaskan bahwa persoalan BBM menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, Pertamina Regional 7 tidak boleh lepas tangan ketika muncul persoalan dalam rantai distribusi energi di wilayah Sulawesi Selatan.
“Pertamina Regional 7 jangan hanya hadir sebagai perusahaan yang mengelola distribusi energi, tetapi harus bertanggung jawab atas setiap persoalan yang terjadi di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan dan janji tanpa penyelesaian,” tegas Rull dalam orasinya.
GM Pertamina Regional 7 Ikut Disorot
AMPERA Sulsel bahkan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan mengevaluasi kinerja General Manager (GM) Pertamina Regional 7 apabila ditemukan ketidakmampuan dalam memastikan tata kelola dan pengawasan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Desakan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan distribusi BBM tidak boleh berhenti pada penanganan keluhan di tingkat lapangan. Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tanggung jawab jajaran pengelola dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh.
AMPERA juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai kuota BBM, sumber pasokan, serta jalur distribusi di seluruh SPBU kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Menurut mereka, tanpa transparansi, masyarakat akan kesulitan mengawasi apakah BBM benar-benar disalurkan sesuai kuota, ketentuan, dan peruntukannya. Kondisi tersebut juga dinilai dapat membuka celah terjadinya penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal.
BPH Migas Tak Luput dari Desakan Evaluasi
Sorotan AMPERA Sulsel tidak hanya diarahkan kepada Pertamina Regional 7. Lembaga pengawas distribusi BBM bersubsidi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), juga diminta menjalani evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasannya.
Dalam aksi tersebut, AMPERA Sulsel menyampaikan tiga tuntutan utama:
Mendesak Menteri ESDM mengevaluasi GM Pertamina Regional 7 atas berbagai persoalan pengelolaan dan distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
Mendesak Pertamina Regional 7 membuka transparansi kuota, pasokan, serta jalur distribusi BBM di seluruh SPBU se-Sulawesi Selatan.
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPH Migas dalam menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Rull menegaskan, demonstrasi tersebut bukan akhir dari perjuangan AMPERA Sulsel. Pihaknya berkomitmen terus mengawal persoalan distribusi BBM sampai ada keterbukaan dan tindakan konkret dari pihak terkait.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari buruknya tata kelola energi. BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang berhak menerima, bukan ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Jika Pertamina Regional 7 tidak mampu memberikan jawaban dan penyelesaian konkret, kami pastikan AMPERA Sulsel akan kembali turun dengan gelombang aksi yang lebih besar,” tutup Rull.
Kini, tuntutan AMPERA Sulsel menjadi pekerjaan rumah bagi Pertamina Regional 7 dan BPH Migas. Publik membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan normatif: transparansi distribusi, pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepastian bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
