MAKASSAR | SUARAHAM — Penundaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) yang belum memiliki kepastian waktu pelaksanaan mulai memanas.
Lembaga Koalisi LSM dan Pers Wilayah Sulawesi Selatan mempertanyakan lambannya penyelesaian investigasi Kemendiktisaintek terhadap laporan dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan rektor.
Koordinator Lembaga Koalisi LSM dan Pers Wilayah Sulawesi Selatan, Mulyadi, SH, yang akrab disapa Moel, menilai penundaan pada tahapan akhir pemilihan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang bagi kepentingan tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Moel kepada awak media pada Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan bahwa pihaknya menghargai langkah Kemendiktisaintek melakukan pemeriksaan demi menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan. Namun, menurutnya, proses investigasi harus memiliki batas waktu dan kejelasan hasil agar tidak menjadi alasan penundaan tanpa kepastian.
“Kenapa investigasi justru dilakukan pada tahap akhir pemilihan? Mengapa tidak sejak awal, ketika para bakal calon mulai mendaftarkan diri?” demikian pertanyaan yang disampaikan Moel.
Menurutnya, panitia pemilihan telah menjalankan tahapan verifikasi, klarifikasi, dan evaluasi terhadap para kandidat, termasuk menelusuri rekam jejak masing-masing calon.
Karena itu, ia meminta hasil pemeriksaan Kemendiktisaintek nantinya disampaikan secara objektif dan transparan. Jika tidak ditemukan pelanggaran yang terbukti, proses pemilihan seharusnya kembali dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Curiga Ada Manuver Calon Kuda Hitam
Sorotan paling serius disampaikan Moel terkait kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penundaan untuk mendorong masuknya kandidat baru atau yang disebutnya sebagai calon kuda hitam.
Ia mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan manuver kelompok tertentu yang ditengarai berupaya menjatuhkan salah satu kandidat melalui pemberitaan media, laporan kepada aparat penegak hukum, hingga tekanan demonstrasi.
Namun, tudingan mengenai dugaan persekongkolan dan upaya kriminalisasi tersebut merupakan pernyataan pihak Koalisi LSM dan Pers yang masih memerlukan pembuktian.
Moel mengkhawatirkan apabila penundaan justru dimanfaatkan untuk menggugurkan kandidat yang telah dinyatakan lolos tahapan seleksi, kemudian membuka jalan bagi kandidat lain yang tidak mengikuti seluruh proses sejak awal.
“Jangan sampai penundaan ini justru menjadi pintu masuk untuk menitipkan calon kuda hitam demi kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dasar laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pihak eksternal, termasuk kemampuan pelapor memperoleh dan menelusuri informasi terkait proses pemilihan rektor di UNM.
Meski demikian, ia meminta setiap laporan tetap diperiksa secara profesional, tanpa mengabaikan kemungkinan adanya motif atau kepentingan di balik laporan tersebut.
Kemendiktisaintek Diminta Segera Buka Hasil Investigasi
Lembaga Koalisi LSM dan Pers Sulawesi Selatan mendesak Kemendiktisaintek segera menuntaskan pemeriksaan dan mengumumkan hasilnya secara terbuka.
Menurut Moel, ketidakjelasan proses berpotensi memperpanjang polemik serta memunculkan konflik kepentingan di lingkungan perguruan tinggi.
Ia menegaskan, apabila hasil investigasi tidak menemukan pelanggaran yang terbukti dalam proses kelulusan para kandidat, tidak semestinya ada alasan untuk terus menunda tahapan pemilihan ataupun membatalkan kandidat yang telah dinyatakan lolos tanpa dasar yang jelas.
Pihaknya juga mengingatkan agar proses pemilihan rektor tidak dijadikan arena pertarungan kepentingan kelompok maupun perebutan pengaruh di lingkungan kampus.
“Penundaan harus benar-benar untuk menjaga kualitas dan integritas pemilihan, bukan untuk memasukkan calon tertentu demi keuntungan pribadi atau golongan,” ujarnya.
Ancam Gelar Aksi ke DPR RI dan Kemendiktisaintek
Tak hanya menyampaikan kritik, Moel bahkan mengancam akan menggerakkan aksi massa dalam skala besar apabila pihaknya menemukan indikasi bahwa penundaan pemilihan rektor dilakukan melalui pemufakatan untuk kepentingan tertentu.
Sejumlah titik strategis yang disebut menjadi sasaran aksi adalah Kantor DPR RI dan Kantor Kemendiktisaintek di Jakarta.
Menurutnya, masa depan kepemimpinan UNM tidak boleh terus digantung oleh proses pemeriksaan yang tidak kunjung menghasilkan kepastian.
Polemik ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: apa hasil investigasi Kemendiktisaintek, kapan pemilihan rektor dilanjutkan, dan apakah seluruh kandidat yang telah dinyatakan lolos tetap memperoleh kepastian dalam proses tersebut?
Hingga pernyataan Koalisi LSM dan Pers ini disampaikan, dokumen yang menjadi dasar pemberitaan belum memuat tanggapan resmi Kemendiktisaintek maupun panitia pemilihan terkait tudingan dan desakan tersebut.
Transparansi dan kepastian menjadi tuntutan utama agar proses pemilihan Rektor UNM tidak semakin terjebak dalam polemik berkepanjangan.
