SIDRAP | SUARAHAM — Dugaan praktik distribusi solar ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, kian menyeret tanda tanya besar.
Bukan hanya dugaan pembongkaran solar sebanyak 10 ton pada dini hari yang menjadi sorotan, tetapi juga sikap aparat kepolisian yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam merespons informasi tersebut.
Publik kini patut mempertanyakan: apakah aparat benar-benar tidak mengetahui aktivitas tersebut, atau justru ada sesuatu yang belum tersentuh dalam penanganannya?
Aktivitas bongkar muat sekitar 10.000 liter solar yang diduga tidak sesuai ketentuan itu disebut berlangsung sekitar pukul 03.00 WITA, Selasa (10/11/2026), di wilayah Lawawoi, Kabupaten Sidrap.
Informasi yang dihimpun redaksi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, terdapat dua kendaraan pengangkut yang masing-masing membawa sekitar 5.000 liter solar. Total muatan diperkirakan mencapai 10.000 liter atau 10 ton.
Solar tersebut diduga dibongkar ke tempat penampungan di rumah seseorang berinisial AG. Nama AG disebut sebagai pihak yang mengelola penampungan tersebut.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada dugaan aktivitas bongkar muat. Rantai distribusi yang disebut melibatkan sejumlah pihak justru membuka pertanyaan lebih serius mengenai pengawasan, legalitas pengangkutan, dan kemungkinan adanya jaringan penyaluran yang selama ini luput dari penindakan.
PT Ronal Jaya Energi, RI dan AG Masuk dalam Pusaran Dugaan
Berdasarkan keterangan sumber, solar tersebut diduga berasal dari jalur pengambilan di wilayah Maros dan Pangkep sebelum dibawa ke Sidrap.
Dalam alur yang disampaikan kepada redaksi, PT Ronal Jaya Energi disebut sebagai pihak yang menyerahkan solar kepada seseorang berinisial RI. Selanjutnya, RI diduga menjadi penghubung sebelum solar tersebut diteruskan kepada AG sebagai pihak penampung.
Rangkaian informasi ini perlu diuji secara serius. Jika benar terjadi, aparat penegak hukum semestinya tidak hanya memeriksa kendaraan dan lokasi pembongkaran, tetapi juga menelusuri asal-usul solar, pihak pemasok, penerima, hingga aliran transaksi.
Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan rantai distribusi justru tidak tersentuh.
Dokumen Transaksi Dipersoalkan, Dugaan Tanpa PO Mencuat
Sumber juga mengungkapkan adanya sejumlah dokumen transaksi yang diklaim berkaitan dengan aktivitas pemindahan solar tersebut.
Bahkan, sumber mengaku menyimpan berkas transaksi yang berlangsung sekitar pukul 02.00 hingga 03.00 WITA.
“Dokumen-dokumen transaksi itu masuk ke saya. Sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari ada transaksi. Semua file transaksi itu ada pada saya,” ungkap sumber.
Sumber turut mempertanyakan legalitas transaksi yang disebut tidak dilengkapi purchase order (PO).
“Kalau dokumen resmi itu pakai PO. Ini tidak ada dokumen resmi,” ujarnya.
Keterangan tersebut tentu harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan dokumen, perizinan pengangkutan, asal barang, serta mekanisme transaksi. Sebab, legalitas distribusi BBM tidak bisa hanya dijelaskan melalui pengakuan sepihak.
Video Bongkar Muat Diklaim Telah Diterima Redaksi
Redaksi SUARAHAM.com mengaku telah menerima sejumlah rekaman video yang memperlihatkan kendaraan pengangkut, aktivitas bongkar muat, hingga lokasi yang disebut sebagai tempat penampungan solar.
Rekaman tersebut menjadi bahan penelusuran investigasi untuk mencocokkan waktu kejadian, kendaraan yang digunakan, lokasi pembongkaran, serta dugaan volume solar.
Bukti visual tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung dan pencocokan dengan keterangan pihak-pihak terkait.
Kasat Reskrim Bungkam, Konfirmasi Berulang Tak Dijawab
Yang lebih mengundang tanda tanya adalah sikap Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Welfrick Ambarita.
Redaksi SUARAHAM.com telah berupaya melakukan konfirmasi beberapa kali terkait dugaan aktivitas bongkar muat solar tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, AKP Welfrick Ambarita belum memberikan tanggapan.
Sikap diam tersebut tentu bukan bukti keterlibatan ataupun pembiaran. Namun, ketika informasi dugaan distribusi solar dalam jumlah besar telah mencuat, publik berhak memperoleh penjelasan terbuka dari aparat yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum.
Lebih ironis lagi, saat tim redaksi mendatangi Polres Sidrap pada Kamis (12/11/2026), seorang oknum personel yang dikonfirmasi justru menyatakan tidak mengenal nama Lawawoi, baik sebagai nama kelurahan maupun lokasi lainnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan kejanggalan tersendiri. Sebab, Lawawoi merupakan nama wilayah yang disebut secara spesifik dalam informasi dugaan pembongkaran solar tersebut.
Jika aparat yang ditemui bahkan tidak mengenali lokasi yang menjadi pokok persoalan, bagaimana publik bisa berharap penanganan perkara berjalan serius dan menyeluruh?
Pernyataan ‘Aparat Bisa Diatur’ Muncul, Dugaan Kerja Sama Harus Diusut
Pernyataan yang jauh lebih serius datang dari sumber yang sebelumnya menyampaikan informasi kepada redaksi.
Sumber mengaku tidak percaya apabila penanganan dugaan aktivitas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Polres Sidrap. Alasannya, sumber mengklaim pernah mendengar pernyataan dari pihak PT Ronal Jaya Energi bahwa aparat dapat diatur.
“Ada penyampaian sebelumnya dari pihak PT Ronal bahwa aparat bisa diatur. Karena itu, saya tidak yakin kalau penanganannya hanya dilakukan Polres Sidrap,” ungkap sumber.
Pernyataan ini merupakan klaim sumber yang harus diuji dan diklarifikasi. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi kerja sama antara pihak perusahaan, penampung, maupun oknum aparat.
Namun, apabila benar ada pihak yang merasa dapat mengatur aparat penegak hukum, persoalan ini sudah jauh lebih serius daripada sekadar dugaan pelanggaran distribusi BBM.
Dugaan tersebut harus menjadi perhatian pimpinan kepolisian, termasuk Polda Sulawesi Selatan, untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, intervensi, ataupun praktik perlindungan terhadap pihak tertentu.
Polres Sidrap Jangan Sampai Mati Suri! Polda Sulsel Harus Turun Tangan
Munculnya dugaan pembongkaran 10 ton solar pada dini hari, penyebutan sejumlah pihak dalam rantai distribusi, persoalan dokumen transaksi, hingga tidak adanya jawaban dari Kasat Reskrim membuat penanganan kasus ini layak mendapat pengawasan lebih tinggi.
Jangan sampai masyarakat melihat Polres Sidrap seolah-olah mati suri ketika dugaan aktivitas distribusi BBM dalam jumlah besar dipertanyakan.
Kapolda Sulawesi Selatan dan Propam Polda Sulsel patut didorong melakukan klarifikasi serta pengawasan terhadap respons aparat di wilayah hukum Polres Sidrap.
Sejumlah pertanyaan mendasar harus dijawab:
Dari mana asal 10.000 liter solar yang diduga dibongkar di Lawawoi?
Apakah pengangkutan dan penampungan tersebut dilengkapi dokumen serta perizinan yang sah?
Apa peran PT Ronal Jaya Energi, RI, dan AG dalam dugaan rantai distribusi tersebut?
Apakah Polres Sidrap telah melakukan penyelidikan terhadap informasi dan bukti video yang beredar?
Benarkah ada pernyataan bahwa aparat bisa diatur, sebagaimana diklaim sumber?
Jika tidak ada pelanggaran, aparat harus menjelaskannya secara terbuka. Namun, jika ditemukan indikasi pidana ataupun keterlibatan oknum, penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan.
SUARAHAM.com menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal 10 ton solar, melainkan soal integritas penegakan hukum. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal dan jaringan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrick Ambarita, Kapolres Sidrap, Polda Sulawesi Selatan, PT Ronal Jaya Energi, serta pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
