MAKASSAR | SUARAHAM — Pengelolaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi perhatian.
Bukan hanya karena besarnya anggaran, tetapi juga adanya catatan serius mengenai ketidaksinkronan capaian kinerja dengan realisasi anggaran, kegiatan yang tidak terlaksana hingga pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah yang masih membutuhkan penjelasan terbuka.
Persoalan ini bukan sekadar kritik tanpa dasar. Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi B DPRD Sulsel pada 15 April 2026, anggota Komisi B, Andi Irwan Wirasasti, secara terbuka menyoroti validitas capaian kinerja DKP.
Ia mempertanyakan laporan capaian kinerja yang disebut sangat tinggi, sementara pada saat bersamaan masih terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dan serapan anggaran yang tidak optimal.
Salah satu persoalan yang disorot adalah tidak terlaksananya pemeliharaan kapal pengawas serta sejumlah belanja modal yang berdampak pada munculnya sisa anggaran.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana capaian kinerja bisa dilaporkan sangat tinggi apabila kegiatan pendukung yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan justru tidak berjalan?
Kapal Pengawas Tidak Terpelihara, Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Tidak terlaksananya pemeliharaan kapal pengawas bukan persoalan administratif biasa.
Kapal pengawas merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan, mencegah pelanggaran di wilayah perairan serta melindungi kepentingan nelayan.
Apabila program pemeliharaan tidak terlaksana, DKP harus menjelaskan penyebabnya. Apakah persoalannya terletak pada perencanaan, proses pengadaan, keterlambatan administrasi, atau faktor teknis lainnya?
Jangan sampai anggaran telah direncanakan, tetapi kebutuhan operasional di lapangan justru tidak terpenuhi.
Pengadaan Perlengkapan Kapal Rp20 Miliar Ikut Menjadi Tanda Tanya
Sorotan semakin menguat setelah muncul pengadaan perlengkapan tambahan kapal pengawasan dan pelayanan pulau di lingkungan DKP Sulsel dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp20 miliar.
Nilai tersebut bukan jumlah kecil. Karena itu, publik berhak mengetahui secara terperinci apa saja barang yang diadakan, spesifikasi teknis, jumlah unit, dasar penetapan harga, metode pengadaan hingga perusahaan penyedia.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebutuhan pengadaan tersebut disusun dan apakah sudah didasarkan pada evaluasi kondisi armada serta kebutuhan operasional di lapangan?
Jika sebelumnya pemeliharaan kapal pengawas menjadi catatan DPRD karena tidak terlaksana, maka pengadaan perlengkapan tambahan bernilai besar harus disertai penjelasan mengenai urgensi, peruntukan dan kesesuaian perencanaannya.
Ini bukan tuduhan adanya penyimpangan, tetapi persoalan konsistensi perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara yang wajib dijelaskan.
Proyek Pelabuhan Pontap Rp20 Miliar Juga Perlu Dibuka
Selain pengadaan perlengkapan kapal, paket rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Pontap, Kota Palopo, dengan pagu sekitar Rp20,08 miliar juga patut mendapat perhatian.
Data pengadaan mencatat paket tersebut mengalami proses tender ulang pada Juni 2026.
Mengapa tender pertama harus diulang? Siapa penyedia yang ditetapkan pada tender ulang? Berapa nilai kontraknya? Bagaimana progres fisik dan kualitas pekerjaan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar proses pengadaan dan pelaksanaan proyek dapat diawasi masyarakat.
Kepala DKP Sulsel Harus Bertanggung Jawab Memberikan Penjelasan
Kepala DKP Sulsel, Dr. M. Ilyas, ST, M.Sc., tidak cukup hanya menyampaikan laporan administratif mengenai capaian program.
Publik membutuhkan penjelasan berbasis dokumen dan kondisi nyata di lapangan.
Setidaknya terdapat beberapa persoalan yang harus dijawab:
Mengapa pemeliharaan kapal pengawas tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2025?
Berapa nilai anggaran pemeliharaan kapal yang tidak terealisasi?
Bagaimana kondisi armada kapal pengawas DKP Sulsel saat ini?
Apa rincian dan dasar kebutuhan pengadaan perlengkapan kapal senilai sekitar Rp20 miliar?
Siapa penyedia pengadaan tersebut dan bagaimana mekanisme penentuan harganya?
Bagaimana pertanggungjawaban atas proyek rehabilitasi Pelabuhan Pontap senilai sekitar Rp20 miliar?
Apa tindak lanjut DKP terhadap catatan kritis Komisi B DPRD Sulsel?
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan juga patut melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran dan capaian kinerja DKP.
Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Hasilnya Justru Tidak Terukur
Persoalan utama yang harus dijawab DKP Sulsel adalah apakah setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Nelayan membutuhkan perlindungan, fasilitas pelabuhan yang layak, pengawasan laut yang efektif dan pelayanan yang bisa dirasakan secara langsung.
Bukan sekadar laporan capaian yang terlihat tinggi di atas kertas, sementara sejumlah kegiatan penting justru tidak terlaksana.
SUARAHAM.com menegaskan, sorotan ini bukan untuk menghakimi, melainkan mendorong keterbukaan dan memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai tujuan.
Ketika capaian kinerja tinggi tetapi kegiatan penting tidak terlaksana, ketika kapal pengawas tidak terpelihara sementara pengadaan puluhan miliar dipertanyakan, maka DKP Sulsel wajib memberikan penjelasan kepada publik.
Uang rakyat bukan sekadar angka dalam laporan. Setiap anggaran harus dapat dibuktikan manfaat dan pertanggungjawabannya.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala DKP Sulsel serta seluruh pihak terkait.
