MAKASSAR | SUARAHAM — Peredaran rokok elektrik atau vape di Sulawesi Selatan kini berada di bawah sorotan serius. Persoalannya bukan lagi sekadar tren gaya hidup anak muda, melainkan menyangkut ancaman penyalahgunaan narkotika, kesehatan masyarakat, hingga sikap pemerintah terhadap bisnis yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Terlebih, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI secara tegas menyatakan penggunaan vape hukumnya haram. Bahkan, ketentuan itu tidak berhenti pada pengguna. Aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Sulsel Sudah Bergerak, Tetapi Bagaimana Pengawasannya?
Sebelum fatwa MUI diterbitkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya telah mengambil langkah.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerbitkan surat Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape).
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota agar melarang penggunaan vape oleh ASN, non-ASN, karyawan BUMD, dan pelajar di lingkungan pemerintahan serta lembaga pendidikan.
Namun, publik patut mempertanyakan sejauh mana imbauan tersebut benar-benar dijalankan. Apakah pengawasan sudah dilakukan secara menyeluruh atau hanya berhenti sebagai surat edaran?
Pertanyaan ini semakin relevan setelah Polda Sulsel juga menegaskan larangan penggunaan vape bagi seluruh personel Polri melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Artinya, kebijakan pencegahan sudah mulai bergerak di lingkungan pemerintahan dan kepolisian. Tetapi bagaimana dengan pengawasan terhadap peredaran produk di tengah masyarakat?
BNN Sulsel Pernah Mengingatkan Ancaman Vape Berisi Narkotika
Ancaman tersebut bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar.
Pada 11 Maret 2026, BNN Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemberitaan RRI mengingatkan adanya tren penyalahgunaan cairan vape yang dikenal dengan sebutan ‘Pacco’.
BNN Sulsel mengungkapkan bahwa penyalahgunaan cairan tersebut mulai menyasar kalangan pelajar SMA dan telah memicu sejumlah kasus rehabilitasi.
Fakta ini semestinya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan.
Jangan menunggu penyalahgunaan semakin meluas, korban semakin banyak, dan generasi muda semakin terancam sebelum pengawasan benar-benar diperketat.
MUI Sudah Tegas, Pemerintah Jangan Setengah Hati
Terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 semestinya menjadi momentum evaluasi serius terhadap kebijakan pengendalian vape di Sulawesi Selatan.
MUI bukan hanya mengharamkan penggunaannya, tetapi juga menyatakan produksi dan perdagangan vape haram.
Rekomendasi MUI bahkan meminta pemerintah segera menyusun regulasi pelarangan beserta sanksinya, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Memang, fatwa MUI bukan dengan sendirinya menjadi undang-undang atau dasar penjatuhan sanksi pidana. Karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dan regulasi yang memiliki landasan hukum jelas agar pengendalian dapat dilaksanakan secara efektif.
Pedagang Vape Juga Harus Mendapat Kejelasan
Di tengah sorotan tersebut, nasib pedagang vape juga tidak boleh diabaikan.
Banyak pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari penjualan perangkat, liquid, cartridge, dan berbagai aksesori rokok elektrik.
Namun, persoalan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ancaman kesehatan dan penyalahgunaan narkotika.
Pemerintah perlu menyiapkan kejelasan kebijakan, termasuk langkah transisi bagi pelaku usaha apabila regulasi pelarangan perdagangan nantinya diberlakukan.
Kini Publik Menunggu Ketegasan
SUARAHAM.COM menyoroti perlunya keterbukaan dan langkah konkret dari Gubernur Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, BNNP Sulsel, Polda Sulsel, Dinas Kesehatan, serta MUI Sulsel.
Apakah pengawasan peredaran vape akan diperketat hingga menyentuh rantai distribusi? Apakah pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi MUI dengan regulasi yang jelas? Dan bagaimana memastikan perangkat vape tidak menjadi celah baru peredaran narkotika?
Jangan sampai pemerintah hanya tegas mengeluarkan imbauan, tetapi lemah dalam memastikan pelaksanaannya.
Jika ancaman terhadap generasi muda sudah menjadi perhatian BNN dan MUI telah mengeluarkan fatwa, publik tentu berhak menuntut langkah nyata, bukan sekadar deretan surat edaran dan pernyataan.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya bisnis vape, melainkan keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda Sulawesi Selatan.











