MAKASSAR | SUARAHAM — Momentum Hari Sumpah Pemuda tak sekadar menjadi seremoni tahunan. Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan (GARIS INDONESIA) memanfaatkannya sebagai panggung perlawanan intelektual dengan menyuarakan kritik terhadap sejumlah persoalan kebijakan publik yang dinilai membutuhkan pembenahan serius dari pemerintah.
Melalui aksi demonstrasi bertajuk “Merefleksi Tupoksi Pemuda untuk Revolusi”, Rabu (28/10/2026), GARIS INDONESIA menyampaikan lima tuntutan utama yang menyasar sektor pendidikan, supremasi sipil, ketersediaan energi, perlindungan lingkungan hidup, hingga tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.30 WITA tersebut dipusatkan di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Jack, selaku Jenderal Lapangan GARIS INDONESIA, turut mengawal jalannya penyampaian aspirasi organisasi.
Bagi GARIS INDONESIA, peringatan Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada pidato, slogan persatuan, maupun seremoni tahunan. Semangat 28 Oktober harus diwujudkan melalui keberanian mengkritisi kebijakan, mengawal kepentingan rakyat, serta menagih tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara terbuka, konstitusional, dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari demokrasi sekaligus bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Pemuda tidak boleh kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ketika kebijakan belum menjawab kebutuhan masyarakat, suara koreksi harus tetap disampaikan,” menjadi semangat yang mendasari gerakan tersebut.
Lima tuntutan GARIS INDONESIA
Dalam pernyataan sikapnya, GARIS INDONESIA menyoroti lima persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, pembenahan sektor pendidikan.
GARIS INDONESIA mendesak pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta pemerataan akses pendidikan yang gratis, berkualitas, dan berkeadilan hingga perguruan tinggi.
Menurut organisasi tersebut, pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar seluruh warga negara. Akses terhadap pendidikan yang layak tidak semestinya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, melainkan dijamin melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Kedua, penguatan supremasi sipil dan kebebasan berpendapat.
GARIS INDONESIA mendesak evaluasi terhadap pelaksanaan revisi Undang-Undang TNI serta penguatan supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Organisasi ini menekankan pentingnya menjaga batas kewenangan setiap institusi negara sesuai konstitusi. Ruang kritik harus tetap terbuka agar demokrasi tidak kehilangan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Ketiga, jaminan ketersediaan dan keterjangkauan energi.
Pemerintah didesak membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG serta meningkatkan keandalan pasokan listrik.
GARIS INDONESIA menilai persoalan energi berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, aktivitas pendidikan, pelayanan publik, hingga keberlangsungan usaha dan perekonomian.
Karena itu, distribusi energi yang tepat sasaran, pasokan yang andal, serta harga yang terjangkau harus menjadi perhatian pemerintah.
Keempat, penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
GARIS INDONESIA meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
Organisasi tersebut mengingatkan bahwa kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
Penegakan hukum lingkungan, menurut mereka, harus dijalankan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
Kelima, evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis.
GARIS INDONESIA mendesak evaluasi tata kelola MBG, transparansi penggunaan anggaran, penguatan pengawasan, serta jaminan keamanan pangan, kualitas gizi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Program yang menggunakan anggaran negara, tegas organisasi tersebut, harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaannya benar-benar memenuhi tujuan program dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Pemuda jangan berhenti pada aksi jalanan
GARIS INDONESIA menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Ukuran utamanya adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat serta kesediaan penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakannya.
Organisasi ini juga menyerukan agar pemuda dan mahasiswa memperkuat tradisi literasi, menyusun argumentasi berbasis pengetahuan, dan menjaga independensi gerakan dalam mengawal kebijakan publik.
Gerakan mahasiswa, menurut GARIS INDONESIA, tidak boleh hanya bergantung pada mobilisasi massa. Aksi demonstrasi harus diikuti kajian, pengawasan berkelanjutan, dan konsistensi dalam menagih penyelesaian atas persoalan yang disuarakan.
Semangat revolusi yang diusung dalam aksi tersebut dimaknai sebagai dorongan perubahan melalui kesadaran intelektual, keberanian moral, dan komitmen terhadap keadilan sosial.
Dengan demikian, perubahan tidak berhenti pada kemarahan sesaat, tetapi harus diwujudkan melalui gerakan yang terorganisasi, konsisten, dan bertanggung jawab.
Sumpah Pemuda bukan sekadar slogan persatuan
Dalam refleksi Hari Sumpah Pemuda, GARIS INDONESIA mengingatkan bahwa persatuan tidak berarti membungkam perbedaan pendapat. Begitu pula nasionalisme tidak seharusnya dimaknai sebagai larangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, kritik yang bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa cita-cita persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan tidak berhenti sebagai janji, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan rakyat.
Melalui aksi di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, GARIS INDONESIA menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol sosial serta mengawal kebijakan publik agar lebih adil, demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
