JAKARTA | SUARAHAM — Persidangan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam perkara tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menyisakan cerita politik yang jauh lebih besar dari sekadar perkara ijazah.
Dari data yang di himpum, sebuah dokumen memuat sejumlah dugaan mengenai skenario konsolidasi kekuatan politik, pengerahan massa, hingga upaya membangun tekanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen tersebut mengaitkan rencana itu dengan kelompok yang disebut sebagai ‘Geng Solo’. Dalam narasi dokumen, kehadiran Jokowi di pengadilan diduga hendak dijadikan momentum unjuk kekuatan politik atau show of force, di tengah menguatnya isu penggunaan hak konstitusional DPR untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, seluruh rangkaian dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Redaksi belum memperoleh dokumen pendukung yang dapat memastikan adanya koordinasi, perintah, maupun keterlibatan langsung tokoh-tokoh yang disebutkan.
Dugaan manuver politik dan ketegangan di lingkar kekuasaan
Dokumen itu menguraikan bahwa dinamika politik disebut mulai memanas setelah muncul perkembangan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diklaim berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Situasi tersebut, menurut narasi dokumen, memunculkan kekhawatiran di lingkaran politik Solo terhadap masa depan posisi Gibran.
Bahkan, dokumen itu menyebut pertemuan Jokowi dengan Prabowo di kediaman Kertanegara pada 6 Oktober 2026 malam sebagai salah satu bagian dari rangkaian komunikasi politik di tengah perkembangan perkara tersebut.
Akan tetapi, belum terdapat bukti independen yang memastikan bahwa pertemuan itu berkaitan dengan upaya memengaruhi proses hukum di MK.
Dokumen juga menyinggung dugaan kekecewaan kelompok Solo setelah muncul kabar adanya diskusi Prabowo dengan pengamat politik Rocky Gerung mengenai situasi politik nasional dan posisi Gibran.
DPR disebut menjadi sasaran konsolidasi
Bagian lain dokumen mengungkap dugaan upaya membangun komunikasi dan konsolidasi dengan sejumlah kekuatan politik di DPR menjelang berakhirnya masa reses pada 9 November 2026.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan berkembangnya penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Gibran.
Nama Partai Gerindra dan sejumlah fraksi DPR turut disebut dalam narasi tersebut.
Namun, klaim mengenai sikap mayoritas fraksi dan adanya kesepakatan politik untuk mendukung pemakzulan belum disertai bukti resmi yang dapat diverifikasi.
Dugaan skenario benturan massa menjadi bagian paling serius
Yang paling mengundang perhatian adalah uraian mengenai dugaan rencana pengerahan massa dalam jumlah besar.
Dokumen tersebut mengklaim adanya skenario mempertemukan dua kelompok massa yang berbeda kepentingan, termasuk kelompok yang disebut-sebut akan dikaitkan dengan pendukung Roy Suryo dan dr. Tifa.
Bahkan, muncul dugaan bahwa benturan antarkelompok sengaja dirancang untuk menciptakan situasi tidak kondusif di Jakarta.
Dalam skenario yang dituliskan dokumen itu, situasi tersebut diduga hendak dimanfaatkan untuk menekan DPR agar menunda agenda politik terkait Gibran sekaligus menjadi instrumen tawar-menawar dengan pemerintahan Prabowo.
Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo turut disebut dalam dugaan konsolidasi jaringan organisasi masyarakat dan kelompok buruh.
Dokumen juga mencantumkan Garda Satya NKRI serta angka 6.500 hingga 8.000 orang yang diklaim memiliki keterkaitan dengan program reintegrasi mantan anggota Jamaah Islamiyah.
Klaim mengenai jumlah anggota, struktur komando, pendanaan, dan keterlibatan organisasi tersebut membutuhkan verifikasi serius. Tidak tepat menyimpulkan keterlibatan seseorang atau kelompok hanya berdasarkan penyebutan dalam sebuah dokumen.
Kasus penyadapan Listyo Sigit membuka babak baru
Di tengah munculnya berbagai spekulasi tersebut, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo justru menjadi perhatian nasional.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH. LSP merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, sedangkan dua nama lainnya adalah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Penyidik menyebut dugaan akses ilegal tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain, termasuk pejabat negara, kalangan politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.
Perkembangan ini merupakan fakta hukum yang diberitakan secara terbuka. Namun, keterkaitan perkara penyadapan tersebut dengan dugaan skenario pengerahan massa sebagaimana dituliskan dalam dokumen yang diterima redaksi belum terbukti.
Ribuan nama disebut masuk daftar penyadapan
Dokumen yang diterima redaksi juga memuat klaim mengenai lebih dari 6.000 nama yang disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Nama-nama tersebut diklaim berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi negara, aparat kejaksaan, kepolisian, aktivis hingga jurnalis.
Dokumen itu menyebut daftar tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo pada Kamis (5/11/2026).
Lebih jauh, muncul klaim bahwa sejumlah nama dari lingkaran keluarga Solo tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Namun, redaksi belum memperoleh salinan daftar dimaksud maupun konfirmasi resmi mengenai jumlah korban, metode pendataan, dan siapa saja yang benar-benar menjadi sasaran penyadapan.
Karena itu, klaim tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya dalang politik di balik perkara penyadapan.
Istana bicara dugaan makar
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pernyataan keras mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan pejabat negara.
Ia menilai persoalan tersebut berpotensi melampaui pelanggaran etika maupun tindak pidana ITE biasa.
“Ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegas Prasetyo Hadi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan keseriusan Istana dalam menyikapi dugaan penyadapan. Meski demikian, penetapan unsur makar tetap harus didasarkan pada pembuktian dan proses hukum, bukan semata-mata penilaian politik.
Pertanyaan besar yang belum terjawab
Kehadiran Jokowi di PN Jakarta Timur pada 5 November memang terjadi. Persidangan tersebut juga berlangsung dalam situasi perhatian publik yang tinggi.
Namun, apakah benar terdapat skenario politik di balik momentum tersebut? Siapa yang menyusun dokumen konsolidasi massa? Apakah ada hubungan antara perkara penyadapan dengan dugaan operasi politik yang disebut-sebut melibatkan jaringan tertentu?
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh bukti independen yang mengonfirmasi rangkaian dugaan tersebut.
Satu hal yang tidak boleh diabaikan: apabila benar terdapat upaya mengadu domba masyarakat, menggerakkan massa untuk menciptakan kerusuhan, atau menggunakan perangkat negara demi kepentingan politik kelompok tertentu, persoalan itu harus diusut secara transparan dan tanpa tebang pilih.
SUARAHAM.com mendorong aparat penegak hukum menguji keaslian dokumen, menelusuri sumber informasi, serta membuka fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab, di tengah panasnya pertarungan politik nasional, masyarakat tidak boleh dijadikan alat permainan kekuasaan.
