LUWU | SUARAHAM — Dugaan penyalahgunaan aset milik daerah di lingkungan pendidikan Kabupaten Luwu memasuki babak baru. Rumah dinas SDN 476 Makalua yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan diduga disewakan kepada pihak ketiga. Lebih serius lagi, muncul dugaan tawaran uang Rp2 juta kepada jurnalis agar pemberitaan terkait persoalan tersebut dihapus.
Dua persoalan itu kini resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu, Selasa (10/11/2026).
Laporan tersebut diajukan DPW Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Sulawesi Selatan bersama Koalisi LSM dan Pers Indonesia. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menyeret Kepala SDN 476 Makalua, Hasma, serta dugaan upaya pemberian uang yang dikaitkan dengan Kepala Bidang Pembinaan SD, Anchy S Karennu.
Persoalan ini bukan lagi sebatas polemik internal sekolah. Ada dua hal yang harus dijelaskan secara terbuka: siapa yang memberikan izin pemanfaatan rumah dinas tersebut, dan untuk kepentingan apa uang yang diduga berasal dari transaksi penyewaan itu diterima melalui rekening pribadi?
Dua Lembaga Terima Laporan, Kini Menunggu Tindak Lanjut
Berdasarkan tanda terima yang diperoleh tim pelapor, berkas pengaduan telah diserahkan ke dua instansi.
Di Kejari Luwu, laporan diserahkan oleh Isnurandi, jurnalis investigasi yang mewakili Koalisi Indonesia pimpinan Mulyadi, S.H. Berkas tersebut diterima staf Kejari bernama Andini.
Sementara di Kantor Bupati Luwu, dokumen pengaduan dan tuntutan pemeriksaan serta evaluasi jabatan diterima staf Bagian Umum dan Protokol, Ombong Campawa, dengan cap penerimaan Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 10 November 2026.
Dengan masuknya laporan tersebut, Kejari Luwu dan Bupati Luwu kini dituntut menunjukkan langkah konkret. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti sebagai tumpukan administrasi tanpa pemeriksaan substansi.
Rumah Dinas Sekolah Diduga Berubah Menjadi Komoditas Bisnis
Sorotan pertama tertuju pada Kepala SDN 476 Makalua, Hasma.
Tim investigasi pelapor mengungkap dugaan pemanfaatan rumah dinas sekolah untuk kepentingan komersial dengan menyewakannya kepada pihak ketiga, yakni PLN Nusadaya yang disebut sebagai rekanan PT Masmindo Dwi Area.
Dalam materi bukti yang diserahkan, terdapat rekaman video konfirmasi dengan seorang mandor PLN Nusadaya. Dalam rekaman tersebut, yang bersangkutan disebut mengakui adanya transaksi penyewaan dengan nilai sekitar Rp4 juta per bulan selama dua bulan.
Pembayaran itu disebut dilakukan melalui transfer ke rekening perorangan atas nama Ibu Nur.
Jika keterangan dan bukti transaksi tersebut terverifikasi, persoalannya menjadi serius. Sebab, rumah dinas sekolah merupakan aset yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah, bukan dimanfaatkan secara sepihak sebagai sumber pendapatan pribadi.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah penyewaan tersebut memiliki persetujuan pejabat berwenang? Apakah ada perjanjian resmi? Bagaimana pencatatan penerimaan uangnya? Dan apakah hasil pemanfaatan aset telah masuk ke mekanisme penerimaan daerah?
Apabila ditemukan pemanfaatan tanpa prosedur dan terdapat keuntungan pribadi, aparat penegak hukum perlu menelusuri potensi pelanggaran administrasi maupun pidana berdasarkan hasil pemeriksaan.
Dugaan Tawaran Rp2 Juta untuk Menghapus Berita: Ada Apa di Balik Telepon 11 Menit?
Persoalan kedua justru menambah serius laporan tersebut.
Tim pelapor turut menyerahkan bukti komunikasi dan riwayat panggilan yang disebut berkaitan dengan Kabid Pembinaan SD, Anchy S Karennu.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pelapor, pada 21 Oktober 2026, Anchy disebut lebih dahulu menghubungi jurnalis melalui sambungan telepon selama 11 menit 31 detik. Komunikasi itu terjadi sebelum surat pemanggilan formal dari instansi diterbitkan pada hari berikutnya.
Namun, yang menjadi sorotan bukan semata-mata adanya komunikasi antara pejabat dan wartawan. Pelapor juga mengungkap dugaan adanya tawaran uang sebesar Rp2 juta yang dikaitkan dengan permintaan agar pemberitaan dihapus.
Dugaan tersebut diperkuat dengan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disertakan dalam pengaduan. Dalam pesan balasan, pihak media menyatakan penolakan terhadap uang yang disebut sebagai dana untuk menghapus berita.
Salah satu pesan yang dicantumkan berbunyi:
“Jngn mi kak klu 2 rb bnyk mi ksh naik ii, lillahita’ala tdk cukup dikkana mau dibagi2 na mau semua di suruh hapus ii.”
Jika bukti komunikasi tersebut autentik dan rangkaian peristiwanya dapat dibuktikan, dugaan ini patut diperiksa secara serius. Aparat perlu mengungkap siapa yang menawarkan uang, dari mana sumber dananya, apa tujuan pemberian, serta apakah terdapat hubungan langsung dengan upaya menghentikan pemberitaan.
Jangan sampai komunikasi yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi justru berubah menjadi sarana untuk memengaruhi independensi pers.
Mulyadi: Kejari Jangan Hanya Terima Surat, Periksa Seluruh Bukti!
Presiden Koalisi Indonesia, Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa laporan tersebut memuat dua persoalan berbeda tetapi saling berkaitan dalam rangkaian pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan pendidikan Kabupaten Luwu.
Menurutnya, dugaan komersialisasi rumah dinas sekolah harus ditelusuri dari sisi penguasaan aset, izin pemanfaatan, aliran pembayaran hingga pihak yang menikmati hasil transaksi.
Sementara dugaan tawaran uang kepada jurnalis harus diuji melalui pemeriksaan komunikasi, saksi, dan bukti elektronik.
“Hari ini kami resmi memasukkan laporan ke Kejari Luwu dan Bupati. Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada klarifikasi formal. Rumah dinas sekolah adalah aset daerah, bukan fasilitas yang bisa diperlakukan sebagai milik pribadi. Kalau benar disewakan dan uangnya masuk ke rekening perorangan, harus dibuka siapa yang memberi izin dan siapa yang menikmati hasilnya,” tegas Mulyadi.
Ia juga meminta dugaan tawaran Rp2 juta untuk menghapus pemberitaan tidak dianggap sebagai persoalan sepele.
“Pers tidak boleh dibungkam dengan uang. Kalau benar ada upaya memberikan uang agar berita dihapus, silakan periksa dan buktikan. Kami menyerahkan materi komunikasi agar aparat menguji semuanya secara objektif. Jangan sampai ada pejabat yang justru menggunakan kewenangannya untuk mengondisikan pemberitaan,” lanjutnya.
Mulyadi turut mendesak Bupati Luwu melakukan pemeriksaan terhadap Hasma dan Anchy S Karennu sesuai kewenangan serta ketentuan disiplin ASN, termasuk PP Nomor 94 Tahun 2021. Ia meminta evaluasi jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar tekanan atau opini.
Kejari Luwu dan Bupati Diuji: Berani Mengusut atau Membiarkan?
Kini perhatian tertuju kepada Kejari Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu.
Kejari diminta menelaah laporan, memeriksa bukti transaksi, menelusuri rekening penerima, meminta keterangan pihak PLN Nusadaya, serta menguji keaslian percakapan dan rekaman komunikasi yang diserahkan pelapor.
Sementara Bupati Luwu didesak memastikan Inspektorat dan perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan terhadap status rumah dinas, administrasi pemanfaatan aset, serta dugaan pelanggaran disiplin pejabat dan tenaga pendidik yang dilaporkan.
Sikap diam atau lambannya penanganan justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap pengawasan aset daerah dan tata kelola birokrasi pendidikan.
Koalisi LSM dan Pers Indonesia menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Apabila tidak terdapat tindak lanjut yang jelas, mereka mengancam membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menggelar aksi unjuk rasa.
Kasus ini menyisakan pertanyaan besar: apakah rumah dinas sekolah benar-benar disewakan tanpa prosedur yang semestinya, dan apakah uang digunakan untuk memengaruhi pemberitaan?
Dua pertanyaan itu kini menunggu jawaban melalui pemeriksaan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
