BARRU | SUARAHAM — Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di SPBU 74.907.52 Lipukasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, resmi diadukan Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan Indonesia (GARIS Indonesia) ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).
Pengaduan tersebut menjadi alarm bagi aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan praktik pelansiran hingga penimbunan Solar subsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi.
GARIS Indonesia menilai, BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak tidak boleh menjadi ladang bisnis bagi pihak-pihak tertentu. Dugaan penyimpangan di SPBU 74.907.52 Lipukasi pun diminta tidak dipandang sebagai persoalan biasa.
Usai menyampaikan pengaduan pada 13 November 2026, GARIS Indonesia mengaku menerima respons bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti Polda Sulsel melalui mekanisme penanganan yang berlaku.
Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa janji tindak lanjut harus dibuktikan melalui langkah konkret di lapangan, bukan sekadar jawaban formalitas.
Jenderal Lapangan (Jendlap) GARIS Indonesia, Fajrin, menegaskan pihaknya tidak ingin pengaduan tersebut berakhir sebagai tumpukan dokumen tanpa kejelasan penanganan.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada pengaduan dan menjadi tumpukan berkas di meja aparat penegak hukum. Dugaan penyalahgunaan Solar subsidi di SPBU 74.907.52 Lipukasi harus diusut secara serius. Subsidi yang bersumber dari keuangan negara merupakan hak masyarakat, bukan ladang keuntungan bagi segelintir pihak,” tegas Fajrin.
Menurutnya, persoalan ini harus dibongkar secara menyeluruh. Aparat tidak cukup hanya memeriksa aktivitas di tingkat SPBU, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ditemukan bukti penyimpangan.
GARIS Indonesia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sebab, ketika masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan Solar subsidi, dugaan praktik pelansiran dan penimbunan justru mencuat di lapangan.
“Pertanyaan mendasarnya, ke mana fungsi pengawasan selama ini berjalan? Siapa yang harus bertanggung jawab apabila dugaan praktik tersebut terbukti? Kami mengapresiasi respons Polda Sulsel, tetapi jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pelaku kecil, sementara jaringan yang lebih besar tidak tersentuh apabila memang ditemukan keterlibatan pihak lain,” ujarnya.
Polda Sulsel Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Formalitas
Sorotan GARIS Indonesia kini tertuju pada keseriusan Polda Sulsel dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Aparat penegak hukum didesak melakukan penelusuran terhadap dugaan pola pengambilan, pengangkutan, penyimpanan, hingga distribusi Solar subsidi di SPBU 74.907.52 Lipukasi.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penyidik diminta menelusuri siapa pihak yang memperoleh keuntungan, bagaimana BBM tersebut disalurkan, serta apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusinya.
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Tak hanya mendesak kepolisian, GARIS Indonesia juga meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional 7 dan BPH Migas turun melakukan evaluasi serta pemeriksaan terhadap sistem pengawasan distribusi Solar subsidi di SPBU tersebut.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun sanksi lainnya harus diberikan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Fajrin menegaskan, pengaduan ini bukan sekadar persoalan distribusi Solar, melainkan menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara dalam memastikan subsidi energi tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar persoalan Solar, tetapi persoalan keadilan distribusi dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Kami akan terus mengawal pengaduan ini sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum,” tandasnya.
Kini publik menunggu pembuktian komitmen Polda Sulsel. Apakah dugaan penyimpangan distribusi Solar subsidi di SPBU Lipukasi akan benar-benar ditelusuri hingga ke akar persoalan, atau justru berhenti pada sebatas penerimaan pengaduan?
GARIS Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses tersebut dan meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, serta tanpa pandang bulu.
STOP PENIMBUNAN SOLAR! BONGKAR JARINGAN MAFIA BBM!
