BONE | SUARAHAM — Rencana kelanjutan aktivitas eksplorasi sumur gas di Desa Padacenga, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mulai menuai sorotan serius. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dan PT Energy Epic Sengkang didesak tidak menutup-nutupi informasi terkait proyek tersebut, terutama dokumen teknis, perizinan, kajian lingkungan hingga skema keterlibatan masyarakat lokal.
Forum Pemuda Indonesia (FPI) melontarkan kecaman keras atas belum terpenuhinya permintaan keterbukaan dokumen yang dinilai sangat penting untuk diketahui masyarakat. Organisasi tersebut mempertanyakan bagaimana aktivitas eksplorasi dapat dilanjutkan sementara informasi mendasar mengenai proyek itu belum sepenuhnya dibuka kepada publik.
Ketua Umum Forum Pemuda Indonesia, Fahri Bibi alias Roy, menilai ketertutupan informasi berpotensi memunculkan persoalan sosial dan mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui konsekuensi aktivitas eksplorasi di wilayah mereka.
Menurut Fahri, sejumlah dokumen yang diminta FPI hingga kini belum diperoleh, di antaranya hasil perekaman seismik tahun 2012–2013, hasil survei geologi dan geofisika, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin prinsip, serta skema keterlibatan dan kompensasi bagi masyarakat lokal.
“Dokumen-dokumen krusial yang kami minta tidak kunjung diberikan secara transparan. Mulai dari hasil perekaman seismik, survei geologi dan geofisika, AMDAL, izin prinsip hingga skema keterlibatan dan kompensasi masyarakat. Ini bukan informasi yang bisa dianggap sepele karena menyangkut kepentingan publik,” tegas Fahri dalam keterangan resminya.
Jangan Sampai Investasi Berjalan, Masyarakat Justru Ditinggalkan
FPI mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keterbukaan informasi sebelum aktivitas eksplorasi dilanjutkan.
Bagi FPI, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut investasi atau kepentingan perusahaan. Ada hak masyarakat yang harus dijamin, termasuk kepastian informasi mengenai potensi dampak lingkungan, keselamatan warga, serta konsekuensi sosial dan ekonomi dari kegiatan eksplorasi.
Jika dokumen-dokumen tersebut memang telah tersedia, FPI mendesak agar pemerintah dan pihak perusahaan membuka akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila terdapat dokumen yang belum tersedia atau masih dalam proses, pemerintah maupun perusahaan diminta menjelaskan secara terbuka alasan dan statusnya.
“Kami mengecam keras segala bentuk aktivitas lanjutan eksplorasi sumur gas di Desa Padacenga apabila tuntutan transparansi ini terus diabaikan. Jangan sampai investasi berjalan di atas ketidakjelasan, sementara masyarakat justru menanggung risiko dan tidak mendapatkan informasi yang semestinya menjadi hak mereka,” lanjutnya.
Pemkab Bone Jangan Bungkam, Gelombang Aksi Jilid II Mengancam
Tak berhenti pada kecaman, FPI menyatakan memberikan tenggat waktu kepada Pemkab Bone agar segera merespons tuntutan keterbukaan dokumen tersebut.
Jika tidak ada langkah konkret, FPI memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Bupati Bone dengan melibatkan elemen pemuda dan mahasiswa.
Ancaman aksi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan eksplorasi gas Padacenga berpotensi berkembang menjadi polemik publik yang lebih luas apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan penjelasan.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemkab Bone dan PT Energy Epic Sengkang. Apakah dokumen yang dipersoalkan akan dibuka kepada publik, atau justru tuntutan transparansi ini kembali dibiarkan tanpa jawaban?
SUARAHAM.com memandang keterbukaan informasi dalam proyek yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan bukan sekadar formalitas administratif. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri, tetapi juga memperoleh informasi dan ruang untuk menyampaikan keberatan maupun aspirasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Pemkab Bone maupun PT Energy Epic Sengkang terkait tudingan ketertutupan dokumen tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
