MORUT | SUARAHAM — Komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum mendapat perhatian melalui evaluasi pelaksanaan Program Prioritas Kapolri yang dipimpin Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rupatama Mapolda Sulteng tersebut diikuti pejabat utama Polda Sulteng dan para Kapolres jajaran. Agenda diawali dengan mengikuti pengarahan Program Prioritas Kapolri melalui Zoom Meeting, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi internal.
Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan bahwa keberhasilan program kepolisian tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mendorong optimalisasi Program Polisi Bersama Masyarakat (PBM), melalui pemberdayaan masyarakat, pendataan pengangguran, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi lapangan pekerjaan.
Selain itu, Wakapolda menekankan pentingnya peningkatan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk premanisme, pungutan liar, perjudian daring, pinjaman online ilegal, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan tindak pidana terhadap perempuan dan anak (TPPA).
Pengawasan BBM Subsidi Perlu Diperkuat
Sejalan dengan arahan tersebut, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya di wilayah Morowali Utara.
Pasalnya, terdapat informasi dan dugaan mengenai kendaraan tangki yang menggunakan modus pengangkutan BBM industri, tetapi disinyalir membawa BBM bersubsidi dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, seperti Makassar, Palopo, Wajo, Parepare, Sidrap, dan Pinrang.
Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengawasan sesuai prosedur oleh aparat berwenang.
Langkah pengawasan diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat dan sektor yang berhak, bukan dialihkan untuk kepentingan industri atau kegiatan komersial yang tidak sesuai ketentuan.
Polda Sulteng bersama Polres Morowali Utara diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan pengangkut, dokumen distribusi, serta asal-usul dan tujuan pengiriman BBM.
Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dan transparan. Termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat, pemeriksaan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu.
Penegakan Hukum Harus Profesional dan Berkeadilan
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, Wakapolda turut mengingatkan Kapolres jajaran dan pejabat utama agar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja personel, menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, serta memperkuat profesionalisme pelayanan dan penanganan perkara.
Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin menjelaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program, pelayanan masyarakat, efektivitas patroli, dan akuntabilitas pelaporan.
Melalui evaluasi ini, masyarakat berharap Polda Sulteng semakin optimal dalam menjalankan tugas, termasuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di jalur lintas Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Tengah.
Langkah tegas, profesional, dan transparan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh program kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
Masyarakat membutuhkan kehadiran polisi yang bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga melindungi hak rakyat dan memastikan subsidi negara tepat sasaran.











