TANGERANG I SUARAHAM — Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai diperluas secara nasional.
Setelah uji coba terbatas pada anak pekerja migran di Malaysia pada 2025, kini program tersebut menyasar 34 provinsi dengan target menjangkau 3.500 anak tidak sekolah (ATS).
Langkah ini diklaim sebagai upaya memperluas akses pendidikan menengah yang lebih inklusif. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah ATS yang mencapai sekitar 4 juta anak secara nasional, target 3.500 peserta dinilai masih sangat kecil dan belum menyentuh akar persoalan.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, sekitar 1,13 juta ATS berada pada jenjang pendidikan menengah. Angka ini mencerminkan masih besarnya kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan.
Program PJJ sendiri difokuskan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), daerah dengan angka ATS tinggi, kawasan rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan konsentrasi anak pekerja migran. Sasaran utama adalah remaja usia 16 hingga 18 tahun yang terputus dari sistem pendidikan formal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa PJJ menjadi solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan sosial dalam pendidikan.
“Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Ini adalah proses yang harus menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan,” ujarnya di Tangerang.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan utama di lapangan. Kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan akses internet, hingga kesiapan tenaga pengajar masih menjadi persoalan klasik dalam implementasi PJJ, khususnya di daerah 3T.
Kemendikdasmen juga berencana mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembangunan studio pembelajaran agar guru terbaik bisa mengajar secara real-time lintas wilayah. Namun, efektivitas model ini masih bergantung pada kesiapan jaringan dan perangkat di daerah sasaran.
Selain itu, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan PJJ dengan konsep pembelajaran mendalam (deep learning), yang menuntut interaksi aktif, keterlibatan kognitif, serta pembentukan karakter siswa—sesuatu yang tidak mudah dicapai dalam sistem jarak jauh.
Alih-alih sekadar menekan angka ATS, sekolah induk dan mitra diharapkan mampu membentuk kompetensi dan karakter peserta didik. Namun, tanpa pengawasan dan evaluasi ketat, program ini berpotensi menjadi sekadar solusi administratif, bukan transformasi pendidikan yang substansial.
Perluasan PJJ memang menjadi langkah strategis di atas kertas. Tetapi tanpa dukungan infrastruktur, pemerataan teknologi, dan komitmen implementasi yang kuat, program ini berisiko hanya menjadi tambalan atas persoalan besar pendidikan nasional.
