MAKASSAR I SUARAHAM – Aksi mahasiswa kembali memanas di Makassar. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan melancarkan demonstrasi besar dalam momentum Hari Buruh dan Hardiknas, dengan satu isu yang mencuri perhatian: penolakan proyek tambang geothermal di wilayah Rongkong dan Toraja.
Aksi yang dipusatkan di kawasan flyover ini bukan sekadar unjuk rasa rutin. LMND secara terbuka menuding proyek energi panas bumi sebagai ancaman terselubung terhadap ruang hidup masyarakat adat. Mereka menilai label “energi baru terbarukan” justru menutupi potensi kerusakan ekologis di wilayah pegunungan.
Geothermal Dipersoalkan, Lingkungan dan Budaya Terancam
Dalam orasinya, massa menyoroti rencana eksploitasi geothermal di kawasan hulu seperti Rongkong serta wilayah Bittuang dan Sangalla. Mereka menyebut proyek tersebut berisiko merusak sumber mata air, memicu bencana ekologis, hingga mengikis nilai budaya lokal.
“Jangan berlindung di balik istilah energi hijau jika faktanya merampas tanah rakyat dan hutan adat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
11 Tuntutan: Dari Tambang hingga Pendidikan
Tak hanya soal lingkungan, LMND juga membawa 11 tuntutan yang disebut sebagai “evaluasi total rezim”. Beberapa poin utama di antaranya:
- Cabut izin tambang geothermal di Sulsel, khususnya di Rongkong dan Toraja
- Hentikan komersialisasi pendidikan, tingkatkan kesejahteraan tenaga pengajar
- Tolak outsourcing dan upah murah (HOSTUM)
- Reformasi pajak pro-buruh, termasuk penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk koruptor
- Evaluasi kebijakan pangan nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil
Ultimatum: “Senin, Makassar Akan Dilumpuhkan”
Puncak ketegangan terjadi saat LMND mengeluarkan ultimatum terbuka. Mereka mengancam akan menggelar mobilisasi besar-besaran jika tuntutan tidak direspons.
“Ini bukan aksi seremonial. Jika pemerintah tetap diam, Senin adalah hari penghakiman di jalanan,” tegas salah satu pengurus.
LMND bahkan menyatakan siap mengerahkan massa dari berbagai kabupaten untuk menduduki titik-titik vital di Makassar, termasuk jalur transportasi dan pusat pemerintahan.
Aksi Belum Usai, Eskalasi Mengintai
Aksi ditutup dengan penyerahan draf tuntutan, namun atmosfer belum mereda. Massa membubarkan diri dengan konsolidasi yang disebut semakin menguat.
Ultimatum telah dilontarkan. Kini, perhatian tertuju pada respons pemerintah apakah akan membuka ruang dialog, atau justru menghadapi gelombang aksi lanjutan yang berpotensi melumpuhkan aktivitas kota.
