GOWA I SUARAHAM — Aroma busuk dugaan peredaran narkoba kembali menyeret nama Lapas Narkotika Kelas IIA Bollangi ke tengah sorotan publik. Ironisnya, kasus demi kasus dan gelombang demonstrasi bukan lagi hal baru di masa kepemimpinan Kalapas Gunawan.
Sejumlah aktivis kini mempertanyakan: mengapa lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru terus dikaitkan dengan isu narkoba, kericuhan, hingga dugaan tindakan represif terhadap warga?
Senin (25/5/2026), kemarahan publik pecah di depan gerbang lapas. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum turun ke jalan menuntut pengusutan tuntas dugaan peredaran narkotika dalam jumlah fantastis yang disebut-sebut mencapai 40 kilogram di dalam lapas.
Angka tersebut bukan sekadar rumor kecil, tetapi tudingan serius yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan di dalam penjara khusus narkotika itu.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WITA awalnya berlangsung damai. Massa membawa tuntutan agar aparat penegak hukum, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga aparat kepolisian membuka secara transparan dugaan mafia narkoba yang diduga masih leluasa bermain di balik tembok lapas.
Namun situasi berubah panas. Massa menilai pihak lapas lebih sibuk menghadapi demonstran dibanding menjawab substansi dugaan peredaran narkoba yang menjadi tuntutan utama aksi.
Juru bicara aksi, Alfa, menyebut demonstrasi dilakukan untuk meminta penjelasan terbuka terkait dugaan masuknya narkoba dalam jumlah besar ke dalam lapas. Tetapi yang terjadi di lapangan justru memicu ketegangan hingga bentrokan.
“Kami datang menuntut transparansi, bukan mencari keributan. Tapi yang muncul justru tindakan represif,” tegas Alfa dalam orasinya.
Kericuhan semakin memancing perhatian setelah muncul dugaan pemukulan terhadap massa aksi oleh oknum pegawai lapas. Bahkan video dan kesaksian di lokasi memperlihatkan seorang demonstran diseret petugas secara kasar.
Pemandangan itu langsung memicu kemarahan publik karena dinilai mencederai hak warga dalam menyampaikan aspirasi.
Lebih mengejutkan lagi, massa mengaku ada sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba muncul di tengah aksi dan melakukan vandalisme serta pengrusakan di sekitar lokasi. Situasi itu memancing ketegangan hingga berujung chaos.
“Beberapa menit setelah aksi berjalan, tiba-tiba muncul kelompok yang kami tidak tahu asalnya dari mana, melakukan piloks dan pengrusakan,” ungkap Alfa kepada wartawan.
Massa menduga situasi sengaja dibuat kacau hingga aksi kehilangan fokus utama, yakni membongkar dugaan jaringan narkoba di dalam lapas.
Banyak pihak mulai mempertanyakan ada apa sebenarnya di balik tembok Lapas Narkotika Kelas IIA Bollangi sehingga aksi protes terus berulang dari waktu ke waktu.
Sorotan tajam kini mengarah kepada kepemimpinan Kalapas Gunawan. Selama menjabat, lapas tersebut berkali-kali menjadi sasaran kritik dan demonstrasi. Mulai dari isu dugaan peredaran narkoba, lemahnya pengawasan, hingga tudingan adanya permainan oknum di dalam lapas terus menghantui institusi tersebut.
Publikpun menilai kondisi ini bukan lagi sekadar insiden biasa, melainkan alarm keras bahwa sistem pengawasan di dalam lapas diduga sedang bermasalah serius.
Jika benar narkotika bisa masuk dalam jumlah besar ke lembaga pemasyarakatan khusus narkoba, maka publik berhak bertanya: di mana fungsi pengawasan? Siapa yang bermain? Dan mengapa persoalan serupa terus muncul tanpa penyelesaian yang benar-benar tegas?
Alih-alih menjawab keresahan masyarakat dengan keterbukaan, citra lapas justru makin tercoreng setelah muncul dugaan tindakan represif terhadap demonstran.
Massa menilai aparat seharusnya fokus membersihkan dugaan mafia narkoba, bukan memperlihatkan arogansi kekuasaan di depan warga.
Kericuhan akhirnya membuat sejumlah demonstran diamankan. Massa mengklaim sekitar 5 hingga 10 orang dibawa masuk dan masih berada di dalam lapas hingga malam hari.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan peredaran narkoba di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bollangi secara transparan dan menyeluruh.
Sebab jika isu sebesar ini terus dibiarkan tanpa pembuktian yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan akan semakin runtuh.
