BONE I SUARAHAM — Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., kembali melakukan perombakan jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
Sebanyak empat pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II mendapat posisi baru dalam pelantikan yang digelar di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (14/9/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM., Pj Sekda Bone, Ketua TP PKK Bone Hj. Maryam Andi Asman, Wakil Ketua TP PKK Bone Hj. Damayanti Andi Akmal, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Bone.
Perombakan ini menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman meminta pejabat yang baru dilantik segera menjalankan amanah serta tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan.
“Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” kata Andi Asman.
Empat Pejabat Eselon II Bergeser
Berikut empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang mendapat jabatan baru:
H. Muhammad Rusdi dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Bone. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan Bone.
Andi Iqbal dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bone. Sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD Bone.
Anwar dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Perdagangan Bone. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bone.
Hasnawati Ramli dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bone. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bone.
Selain empat pejabat eselon II tersebut, Bupati Bone juga melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV.
Penyegaran atau Evaluasi Kinerja?
Perombakan pejabat di lingkungan Pemkab Bone ini disebut sebagai bagian dari penataan dan penyegaran organisasi. Pemerintah daerah berharap perubahan tersebut dapat memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, pergeseran sejumlah pejabat pada posisi strategis tentu menjadi perhatian publik. Masyarakat kini akan menunggu sejauh mana pejabat yang baru ditempatkan mampu membuktikan kinerja dan menjawab berbagai persoalan di masing-masing OPD.
Khususnya Dinas Pendidikan, Perdagangan, BPBD, serta sektor pemberdayaan perempuan dan perikanan, masyarakat berharap mutasi tidak berhenti sebatas pergantian nama di struktur organisasi.
