banner 600x130

DPR Klaim Serap Aspirasi, ICW Justru Soroti UU Perampasan Aset yang Dinilai Bermasalah

JAKARTA | SUARAHAM — Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) langsung menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset bahkan menyebut regulasi tersebut sebagai “UU Perampasan Aset Palsu” karena dinilai justru melemahkan instrumen pemberantasan korupsi.

Alih-alih menjadi senjata ampuh untuk memburu dan mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai menyisakan celah yang berpotensi menguntungkan pelaku kejahatan keuangan, termasuk koruptor kelas kakap.

Melalui pernyataan yang disampaikan lewat akun X @antikorupsi dan dokumen catatan kritisnya, ICW mengungkap sedikitnya tiga persoalan mendasar yang dianggap mencederai tujuan utama pembentukan UU Perampasan Aset.

Pertama, hilangnya ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.

Ketentuan ini sebelumnya diharapkan menjadi instrumen untuk menindak pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Dengan tidak dimasukkannya aturan tersebut, kekayaan pejabat yang melonjak secara tidak wajar tidak otomatis dapat dirampas hanya berdasarkan ketimpangan antara penghasilan dan jumlah hartanya. Aparat tetap harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kedua, undang-undang tersebut dinilai tidak mampu menjangkau tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya.

Koalisi menyoroti Pasal 72 yang mengatur bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.

Ketentuan non-retroaktif tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena hasil kejahatan masa lalu berpotensi tidak dapat dijangkau menggunakan instrumen baru ini.

Padahal, salah satu harapan besar masyarakat terhadap regulasi perampasan aset adalah kemampuan negara melacak dan memulihkan kekayaan hasil kejahatan yang selama bertahun-tahun belum berhasil dikembalikan.

Ketiga, persoalan kelembagaan pengelola dan pengawas aset.

ICW mempersoalkan pengaturan badan pengelola dan pengawas aset yang pembentukannya diserahkan kepada Presiden melalui pengaturan lebih lanjut, bukan dijamin sebagai lembaga independen secara tegas dalam undang-undang.

Menurut koalisi, desain kelembagaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil kejahatan.

PEMBAHASAN DINILAI TERTUTUP, ICW SIAP GUGAT KE MK

Persoalan tidak berhenti pada substansi undang-undang. ICW juga melayangkan kritik terhadap proses pembentukannya yang dinilai tidak transparan.

Koalisi menyebut naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan secara memadai melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.

Akibatnya, masyarakat dinilai kesulitan mengetahui secara utuh pasal-pasal yang sedang dibahas dan memberikan masukan berdasarkan substansi rancangan terbaru.

Koalisi bahkan mengaku telah meminta keterbukaan dokumen sejak Agustus 2026 dan melayangkan somasi pada November. Namun, menurut mereka, tuntutan keterbukaan tersebut tidak dipenuhi sebelum pengesahan dilakukan.

Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana diatur dalam peraturan pembentukan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

ICW menegaskan bahwa kritik tersebut bukan berarti menolak keberadaan instrumen perampasan aset. Sebaliknya, mereka mendukung pembentukan regulasi tersebut, tetapi menolak substansi dan proses pembentukan yang dianggap tidak memenuhi prinsip pemberantasan korupsi.

Koalisi menyatakan siap mengajukan pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR BERDALIH BANYAK PIHAK MENOLAK HARTA TIDAK WAJAR

Di tengah gelombang kritik tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan mengenai alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment.

Ia menyebut keputusan tersebut diambil setelah Panitia Kerja menerima berbagai masukan dari masyarakat dan kalangan ahli. Menurutnya, tidak semua pihak mendukung pengaturan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga,” ujar Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).

DPR sendiri menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah melalui 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan 87 kegiatan rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.

DPR juga mengklaim proses pembahasan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Namun, klaim pelibatan publik tersebut kini berhadapan dengan keberatan ICW yang mempersoalkan akses terhadap dokumen resmi dan kesempatan masyarakat memberikan masukan terhadap naskah final.

UJI PUBLIK TERHADAP KESERIUSAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Polemik ini menjadi ujian serius bagi DPR dan pemerintah. Pengesahan undang-undang yang telah dinantikan selama 18 tahun seharusnya tidak berhenti pada pencapaian politik legislasi semata.

Publik membutuhkan instrumen hukum yang benar-benar efektif untuk memulihkan kerugian negara, menelusuri hasil kejahatan, dan memastikan aset hasil korupsi tidak terus dinikmati oleh pihak yang bertanggung jawab.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada implementasi undang-undang tersebut serta kemungkinan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan besarnya: apakah UU Perampasan Aset benar-benar akan menjadi senjata untuk memburu kekayaan hasil korupsi, atau justru menyisakan celah yang membuat sebagian kekayaan bermasalah tetap sulit disentuh?

Polemik ini belum selesai. Justru setelah palu pengesahan diketuk, pertarungan mengenai efektivitas dan konstitusionalitas regulasi tersebut berpotensi memasuki babak baru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *