JAKARTA | SUARAHAM — Gejolak politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Kabar mengejutkan tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026). Ia membenarkan informasi pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Betul,” jawab Budi Arie saat dikonfirmasi awak media.
Tak hanya itu, surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di Aceh.
Budi Arie juga membenarkan lokasi penyerahan surat tersebut. Informasi ini semakin memperkuat kabar yang sebelumnya berkembang di tengah publik mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden.
Sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang tengah menerpa Gibran, khususnya terkait perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo membenarkan bahwa Gibran memang menyampaikan keinginan mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkap Prasetyo.
Meski demikian, dalam pertemuan awal tersebut, Presiden Prabowo belum menyampaikan keputusan menerima ataupun menolak niatan pengunduran diri Gibran.
Prabowo justru memberikan sejumlah masukan agar Gibran tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
Gibran sendiri sebelumnya menyatakan akan tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sekaligus menyiapkan langkah hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Surat Mundur di Tengah Tekanan Politik
Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tekanan politik dan persoalan hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Di parlemen, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden juga telah bergulir. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
ANTARA melaporkan sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Dengan perkembangan terbaru ini, perhatian publik kini tertuju pada sikap resmi Presiden Prabowo, lembaga negara, serta mekanisme konstitusional yang akan ditempuh menyusul pengunduran diri Gibran.
Satu hal yang menjadi perhatian: penyerahan surat pengunduran diri dan konfirmasi dari Budi Arie merupakan perkembangan penting, tetapi proses formal pengakhiran jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Publik kini menunggu kejelasan resmi dari Istana dan lembaga negara terkait. Apakah pengunduran diri tersebut telah diproses secara konstitusional, dan bagaimana kelanjutan pemerintahan apabila jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong?
